Utang Kontraktor BUMN Membengkak, Alarm untuk Proyek Infrastruktur

Proyek Infrastruktur - nasional.kontan.co.idProyek Infrastruktur - nasional.kontan.co.id

JAKARTA – Utang empat besar milik negara dilaporkan melonjak 57 persen menjadi Rp156,2 triliun pada tahun lalu, sekaligus meningkatkan alarm tentang pinjaman berlebihan yang digunakan untuk mendanai program . Meski banjir pesanan, dana proyek tersebut baru akan dibayar oleh ketika pengerjaan selesai, yang meningkatkan risiko untuk pemberi pinjaman dan pemegang saham minoritas jika proyek tidak sesuai dengan target.

Seperti dikutip dari Nikkei, pendapatan gabungan dari empat kontraktor, Wijaya Karya, Waskita Karya, Pembangunan Perumahan, dan Adhi Karya disebutkan naik 61 persen menjadi Rp108,05 triliun karena order untuk membangun jalan, kereta api dan pembangkit listrik, dan proyek-proyek lainnya. Tetapi, bagian dari pertumbuhan itu berasal dari proyek-proyek yang didanai sendiri oleh para kontraktor, yang akan dibayar pemerintah hanya setelah mereka selesai.

Dengan ketatnya anggaran negara dan lambatnya pencairan dana pemerintah, Presiden Joko Widodo mengandalkan perusahaan untuk mendanai rencana pembangunan infrastrukturnya yang ambisius. Pendekatan ini, yang oleh banyak analis dideskripsikan sebagai ‘belum pernah terjadi sebelumnya’, telah mengubah konstruksi milik negara yang sebelumnya kecil dan mudah dikelola, menjadi raksasa yang mengambil risiko jauh lebih besar daripada sebelumnya.

“20 BUMN terbesar di Indonesia hanya membutuhkan satu tahun laba untuk membayar kembali utang mereka pada tahun 2011, tetapi angka itu meningkat menjadi lima tahun pada 2017,” jelas analis kredit di S & P Ratings, Xavier Jean. “Perusahaan milik negara ini telah melakukan banyak pinjaman untuk mencocokkan rencana pengembangan pemerintah, dan neraca mereka telah melemah secara substansial.”

Menurut survei Bahana Securities, pendapatan kuartal keempat tahun lalu milik Wijaya Karya jauh dari ekspektasi karena biaya pembiayaan dan pajak yang lebih tinggi dari perkiraan. Kontraktor utama untuk kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung itu memiliki utang Rp31,05 triliun pada akhir tahun 2017, jauh dibandingkan angka Rp18,62 triliun setahun sebelumnya. Sementara, Waskita Karya, yang memainkan peran kunci dalam pendanaan dan membangun jaringan jalan tol di seluruh Jawa, dilaporkan memiliki utang sebesar Rp75,14 triliun.

Meskipun mengalami lonjakan, utang gabungan kontraktor negara sama dengan hanya sekitar 3 persen dari pinjaman luar negeri sektor perbankan . Untuk mendiversifikasi sumber pendanaan mereka, perusahaan-perusahaan ini telah merambah ke instrumen utang baru, termasuk obligasi berdenominasi rupiah yang dijual di luar negeri, yang dikenal sebagai obligasi Komodo.

Dinamai berdasarkan spesies kadal besar asli Indonesia, obligasi ini menawarkan hasil tinggi bagi investor dan mengurangi risiko bagi penerbit dibandingkan dengan obligasi dalam denominasi dolar AS. Wijaya Karya adalah perusahaan kedua yang menerbitkan obligasi Komodo, setelah operator jalan tol milik negara, Marga, yang lebih dulu merilis pada bulan Desember. Pemerintah sendiri juga berjanji akan membuka lebih banyak sektor kepada investor asing dan menjual beberapa proyek yang dipimpin BUMN ke sektor swasta.

Namun, utang yang membengkak meningkatkan risiko bagi pemerintah dalam menyelesaikan proyek. Pada bulan Februari 2018, sejumlah pekerjaan konstruksi terpaksa ditunda setelah serangkaian kecelakaan pada proyek yang ditangani oleh kontraktor negara. Sebagian besar dari proyek-proyek itu memang telah diizinkan untuk berlanjut, tetapi kecelakaan tersebut mengungkap risiko dorongan infrastruktur yang dikemudikan BUMN.

Loading...