Untuk Legalitas, Ini Kisaran Biaya Akta Notaris Yayasan

Ilustrasi : Petugas notaris sedang mengurus dokumenIlustrasi : Petugas notaris sedang mengurus dokumen

JAKARTA – Jika Anda berencana mendirikan sebuah yayasan, ada sebuah yang wajib Anda ketahui dan penuhi. Salah satunya adalah membuat akta yang mendapatkan pengesahan dari . untuk membuat akta notaris ini bervariasi, namun umumnya lebih terjangkau daripada Anda membuat akta untuk CV atau PT.

“Yayasan adalah yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota,” tulis Hukumonline.com mengutip Pasal 1 angka 1 UU Yayasan. “Yayasan memiliki organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.”

Masih menurut sumber yang sama, pada dasarnya, ada tiga tahapan jika Anda ingin mendirikan sebuah yayasan. Tahapan yang pertama adalah pendirian, yang dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih, dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Proses pendirian sendiri dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa , kecuali yayasan tersebut didirikan oleh orang asing.

“Sebelumnya, tentukan dulu nama yayasan Anda dan bergerak di bidang apa (misalnya pendidikan, lingkungan, sosial, atau keagamaan),” tulis Putra-Putri-Indonesia.com. “Setelah itu, siapkan fotokopi KTP dan NPWP pendiri, susunan organisasi, surat pengantar dari RT/RW, kekayaan awal yayasan, kemudian datang ke notaris dengan membawa -dokumen tersebut.”

Dalam proses pendirian yayasan ini, notaris memang memegang peranan yang cukup penting karena Akta Pendirian Yayasan harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Biaya untuk mendapatkan akta notaris sendiri cukup terjangkau, berkisar ratusan ribu . Namun umumnya, biro menawarkan akta notaris plus SK Menhukam dengan biaya mulai Rp3 juta hingga Rp7 jutaan.

“Setelah Akta Pendirian Yayasan disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, maka yayasan dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang secara hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan,” tulis Prolegal.id. “Selanjutnya, apabila yayasan ingin melakukan aktivitas penggalangan dana, yayasan harus mendaftarkan diri kepada Kementerian Sosial RI untuk mendapatkan izin penggalangan dana tersebut.”

Loading...