Uni Eropa Deklarasi Darurat Iklim, Tuntut Kurangi Emisi 55%

Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa - id.m.wikipedia.orgUrsula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa - id.m.wikipedia.org

STRASBOURG – Kamis (28/11) waktu setempat, parlemen Uni mendeklarasikan ‘darurat iklim’ sebagai langkah simbolis yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Komisi agar segera mengambil sikap yang lebih kuat dan jelas tentang perubahan iklim. Mereka pun menyerukan pembatasan kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Dilansir Deutsche Welle, deklarasi tersebut disahkan di Strasbourg menjelang KTT Iklim PBB yang akan dimulai 2 Desember di Madrid. Dalam sebuah pernyataan di Twitter setelah voting, anggota parlemen Uni Eropa mendesak Komisi Eropa ‘untuk sepenuhnya memastikan semua proposal legislatif dan yang relevan sepenuhnya selaras’ dengan batas target 1,5 derajat Celcius pada pemanasan .

Resolusi itu menyerukan Uni Eropa agar mengurangi emisi sebesar 55% pada tahun 2030 untuk menjadi netral pada tahun 2050 mendatang. Resolusi itu sendiri diajukan oleh MEP Prancis dan ketua komite EP, Pascal Canfin, pada bulan yang sama ketika Presiden AS, Donald Trump, memulai formal untuk menarik diri dari Perjanjian Paris. “Mengingat keadaan darurat iklim dan , penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 55% pada tahun 2030,” kata Canfin.

Sebelumnya, Presiden Komisi Eropa yang akan datang, Ursula von der Leyen, telah mengusulkan European Green Deal yang bertujuan untuk mencapai ‘netralitas iklim’ atau tanpa menambahkan gas rumah kaca ke atmosfer pada tahun 2050. Proposal ini mencakup peningkatan karbon, yang lebih besar dalam bisnis berkelanjutan, pengurangan polusi, serta peningkatan perlindungan bagi hutan belantara Eropa, taman nasional, dan ruang hijau.

Target saat ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di kawasan Benua Biru sebesar 40% pada tahun 2030 dari tingkat tahun 1990. Kesepakatan Von der Leyen ingin meningkatkan pengurangan hingga setidaknya 50%. Sayangnya, negara-negara anggota bertenaga batu bara, seperti Polandia, Hongaria, dan Republik Ceko, enggan berkomitmen untuk netralitas karbon pada tahun 2050.

Pada awal tahun lalu, negara-negara itu, yang semuanya bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil, berpendapat bahwa transisi ke energi bersih akan terlalu membebani. Mereka meminta dana tambahan untuk melakukan transisi. “Transisi yang adil adalah masalah mendasar, harus adil dalam hal sosial dan regional. Berkenaan dengan Polandia dan negara-negara Eropa Tengah lainnya, semua dana Uni Eropa harus digunakan untuk penghijauan, khususnya dana kohesi,” tambah kata Canfin.

Loading...