Umrah Pertama Gratis, Kedua dan Seterusnya Bayar Biaya Visa Rp7 Juta

Di akhir tahun 2016 lalu, Indonesia sempat dibuat bingung dengan adanya kabar yang menyebutkan bahwa membatalkan rencana kenaikan untuk visa haji dan umrah. Namun, kabar terbaru menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak memiliki niat untuk membatalkan tambahan bagi visa haji dan umrah.

Seperti dilaporkan media Al-Anba asal Kuwait yang mengutip sumber-sumber diplomatik Arab Saudi serta beberapa situs penyelenggara haji dan umrah, Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa biaya visa haji dan umrah tetap berlaku. Ketetapan ini berlaku untuk jamaah yang hendak pergi haji atau umrah untuk yang kedua kali dan seterusnya.

Sebelumnya, per 2 Oktober 2016 lalu, pemerintah setempat telah memutuskan adanya biaya visa sebesar 2.000 riyal atau sekitar Rp7 juta ( 1 riyal = Rp3.500) bagi jamaah umrah yang berangkat dua kali dan seterusnya dalam kurun waktu satu tahun. Sementara, bagi jamaah yang akan berangkat umrah untuk pertama kalinya, tidak dikenakan biaya visa alias gratis karena sudah ditanggung Pemerintah Arab Saudi.

Keputusan penambahan biaya visa umrah dan haji ini dikeluarkan oleh Dewan Menteri Arab Saudi yang dipimpin oleh Putra Mahkota, Pangeran Muhammad Bin Naif, yang juga menjabat sebagai wakil dan menteri dalam negeri, pada awal Agustus 2016. Putusan dibuat setelah pemerintah memangkas gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri, guna meningkatkan pendapatan dari sektor non-migas.

Selain menetapkan biaya visa umrah dan haji, Kerajaan Arab Saudi juga memutuskan bahwa visa umrah hanya bisa diurus oleh asosiasi, sehingga penyelenggara umrah dan haji kini tidak bisa mengurus visa umrah tersebut. “Tujuan dari aturan tersebut adalah agar tidak terjadi antrean panjang di Kedutaan Arab Saudi, serta menyederhanakan pengurusan visa,” jelas Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, Baluki Ahmad.

Nantinya, asosiasi penyelenggara umrah dalam hal ini bertindak sebagai transito, yang artinya semua pengurusan visa dari provider harus lewat asosiasi. Setelah urusan visa tuntas, perusahaan mengambil di asosiasi. “Prinsipnya, penerapan kebijakan ini adalah sebagai pelayanan satu pintu,” sambung Baluki.

Loading...