Uang Pesangon & Pensiun Juga Dikenai Pajak, Ini Besaran Nilainya

Sejak tahun 2010 pemerintah mengenakan penghasilan untuk uang pensiun, pesangon, dan jaminan hari tua (JHT) bagi seluruh pegawai di Indonesia. Keputusan terkait tersebut tercantum dalam UU PPh No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU PPh.

Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menkeu disebutkan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus akan dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sesuai Pasal 21 yang bersifat final.

Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus meliputi:

  1. Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia.

  2. Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh yang dibayarkan secara sekaligus.

  3. Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.

atau potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan sebagai berikut:

  1. Sebesar 5% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta.

  2. Sebesar 15% atas penghasilan bruto Rp 50 juta – Rp 250 juta.

  3. Sebesar 25% atas penghasilan bruto Rp 250 juta – Rp 500 juta.

  4. Sebesar 30% atas penghasilan bruto lebih dari Rp 500 juta.

Namun lebih lanjut, pemerintah akan mengkaji ulang struktur tarif pajak yang tertera pada PPh Pasal 21. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan jika menurut sejumlah pihak tarif pada poin ke-2 PPh Pasal 21 dengan rentang penghasilan Rp 50 juta – Rp 250 juta terlalu lebar. Oleh sebab itu, BKF berencana mempersempit rentang angkanya.

“Sekarang ini (penghasilan orang pribadi) antara Rp 50 juta-Rp 250 juta, lompatnya terlalu jauh. Mungkin dibikin (lapisan) antara,” ujar Suahasil.

Penambahan lapisan baru untuk pajak pesangon tersebut kemungkinan dapat penerimaan pajak . Tetapi hingga kini masih belum ada penghitungan lebih rinci terkait rencana peningkatan pajak pesangon atau jaminan hari tua (JHT) tersebut.

Loading...