Trump Terpilih Kembali, Autokrat Timur Tengah Semakin Leluasa Langgar HAM

Donald Trump, Presiden AS - www.vox.comDonald Trump, Presiden AS - www.vox.com

NEW YORK – Jika terpilih kembali menjadi presiden AS dalam pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada November 2020 mendatang, kemungkinan itu akan semakin menguntungkan para autokrat Arab, demikian menurut sejumlah analisis. Pasalnya, sejak menjabat, Trump memang cenderung mendukung kebijakan yang dilakukan para pemimpin , termasuk dan Mesir, meskipun itu jelas-jelas melanggar HAM.

“Para pemimpin Arab seperti el-Sissi sangat senang ketika mereka melihat kekuatan dunia seperti AS dipimpin oleh seorang presiden yang secara terbuka menyerang pers, mengabaikan hak asasi manusia, dan memerintah dengan agenda populis,” kata Amr Magdi dari Human Rights Watch, dilansir Deutsche Welle. “Tidak mengherankan jika banyak Arab mendukung Trump pada 2016 lalu, dan mereka sekarang kembali mendukungnya.”

Bagi Mesir, terpilihnya Trump ke kursi kepresidenan berarti Kairo sekali lagi memiliki pendukung kuat di Gedung Putih. Sebelumnya, di bawah Barack Obama, AS menangguhkan bantuan militer langsung setelah kudeta Mesir pada 2013, termasuk memblokir pengiriman helikopter serang Apache, jet tempur F-16, dan lebih dari 250 juta AS. Itu merupakan pukulan telak bagi salah satu penerima bantuan dan militer terbesar dari Washington.

Sebaliknya, Trump malah bergerak untuk meningkatkan bantuan langsung ke Mesir, termasuk mencari 1,4 miliar dolar AS untuk ‘bantuan bilateral’ pada tahun 2021, yang sebagian besar untuk militer pada saat dinas keamanan Mesir secara rutin menargetkan aktivis dan pembangkang. “Singkatnya, istilah lain untuk Trump berarti kemenangan lain bagi para pemimpin otokratis seperti el-Sissi dan lebih banyak ruang untuk menghancurkan HAM,” sambung Magdi.

Namun, el-Sissi bukan satu-satunya autokrat Timur Tengah yang menikmati dukungan hampir tanpa batas dari AS. Trump mengisyaratkan perubahan dramatis dari hubungan era Obama ketika dia menjadikan Arab Saudi sebagai tujuan resmi pertama di luar negeri setelah menjabat presiden pada 2016. Pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammad bin Salman, telah menikmati dukungan luas dari Gedung Putih, bahkan ketika banyak -negara Barat menjauhkan diri dari calon raja.

Pemerintahan Trump melindungi putra mahkota dari tuntutan Kongres untuk tindakan atas insiden pembunuhan tahun 2018 terhadap pembangkang Saudi yang berbasis di AS, Jamal Khashoggi. Pemerintahannya juga mendorong senjata senilai 8 miliar dolar AS ke negara kerajaan dan sekutunya, meskipun ada peningkatan keberatan atas aksi perang brutal Arab Saudi di Yaman.

Lalu, seberapa banyak yang akan berubah jika Trump kalah dalam pemilihan presiden AS dan penantangnya, mantan Wakil Presiden, Joe Biden, yang menang? Biden sebelumnya menyebut Arab Saudi sebagai ‘paria’ (merujuk kelompok sosial terendah di India) dan berjanji untuk mengakhiri dukungan AS untuk perang mereka di Yaman. Dia juga berjanji untuk menghadapi pelanggar HAM.

Tahun lalu, Biden sempat menandaskan bahwa HAM harus menjadi inti dari keterlibatan AS dengan dunia. Jika ia menjadi presiden, ia akan meminta pertanggungjawaban Arab Saudi, , dan setiap negara yang melanggar hak asasi warganya. Setelah menjabat sebagai wakil Obama dan sekarang dilaporkan dikelilingi oleh penasihat era Obama, kebijakannya diharapkan serupa, jika tidak lebih sentris.

“Saya berharap Arab Saudi untuk mengakomodasi kebijakan Biden yang tidak terlalu konfrontatif terhadap Iran,” tutur Yasmine Farouk dari Carnegie Endowment for International Peace yang berbasis di Washington. “Ini juga perlu meredakan tindakan keras terhadap para pembangkang, terutama aktivis perempuan dan pembangkang yang berbasis di AS.”

Namun, beberapa ahli percaya bahwa pengaruh AS yang lebih luas terhadap kawasan itu akan tetap tidak berubah di bawah Biden karena Washington terus menggeser kebijakan luar negeri ke arah timur menuju kawasan Pasifik. “(Kepresidenan Biden) akan sangat berbeda dari bagaimana Trump bertindak, tetapi setiap presiden AS di tahun-tahun mendatang akan menjauh dari Timur Tengah,” papar Guido Steinberg, peneliti senior yang berfokus pada Teluk di German Institute for International and Security Affairs.

Terlepas dari janji Biden untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran di bawah kondisi yang lebih ketat, membawa kebijakan pemerintahannya kembali sejalan dengan sekutu Eropa, jalan ke depan masih belum jelas. Namun, pemimpin Eropa berharap untuk kembali ke hubungan yang lebih kooperatif yang akan memperkuat pendekatan mereka ke wilayah tersebut.

“Ini akan menjadi kabar baik jika Eropa kembali pada frekuensi yang sama dengan pemerintah AS dalam hal parameter dasar bahwa dialog adalah cara yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik,” timpal Kristina Kausch, seorang rekan senior di German Marshall Fund of the United States. “Pemerintahan Trump memiliki pendekatan tekanan maksimum, yang berarti konfrontasi, sehingga jika kita dapat kembali ke ide dasar dialog, saya pikir akan ada peluang.”

Loading...