Tidak Berlaku Bagi Korban Bencana Alam, Biaya Denda BPJS Sebesar 2 Persen Dihapuskan

biaya, denda, bpjs, dihapuskan, peserta, kartu, kesehatan, data, korban, bencana, alam, hingga, desember, 2018, golongan, tidak, mampu, berlaku, program, informasi, data, pihakIlustrasi: pemegang kartu BPJS (sumber: antarafoto.com)

Iuran harus dibayarkan secara rutin oleh pemegang kartu tersebut. Dulunya, jika pemegang kartu terlambat membayar iuran, maka akan dikenakan denda. Namun, sejak 1 Juli 2016 kebijakan pengenaan denda 2% bagi peserta menunggak telah dihapuskan.

Kini, jika peserta terlambat membayar lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 , maka status kepesertaannya dinon-aktifkan dan penjaminan pelayanan kesehatannya akan dihentikan sementara. Apabila peserta tersebut telah membayar iuran bulan tertunggak (maksimal 12 bulan) dan membayar iuran bulan berjalan, maka status kepesertaannya akan diaktifkan kembali.

Jika dalam waktu kurang dari atau sama dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif, peserta tersebut menjalani rawat inap di rumah sakit, maka peserta tersebut wajib membayar denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan, dikali bulan tertunggak (maksimal 12 bulan) atau maksimal Rp 30.000.000.

tersebut ditujukan untuk mendorong peserta agar rutin membayar iuran. Kabar baiknya, denda ini tidak berlaku untuk peserta yang masuk kategori tidak mampu. Tapi peserta itu harus memenuhi syarat di antaranya mendapat surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait.

Selain peserta yang tergolong tidak mampu, korban bencana alam juga bisa menjadi salah satu golongan yang bebas dari denda iuran BPJS. Seperti korban bencana alam yang terkena dampak dari gempa, tsunami, dan likuifaksi. Denda yang dihapuskan berlaku hingga Desember 2018.

Penghapusan denda ini bukan tanpa alasan, pihak BPJS memaklumi bahwa ada korban yang mengalami hambatan dalam membayar iuran setelah bencana alam terjadi. “Karena itu, mereka yang terlambat membayar iuran tidak akan dikenakan denda,” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palu, Muhyiddini di Palu, Sulawesi Tengah.

Peserta BPJS-TK yang terdampak gempa akan diberi pemakluman keterlambatan iuran hingga Desember 2018. “Setelah itu, kami mengharapkan iuran akan kembali berjalan secara normal,” kata Muhyiddini.

Dari yang dihimpun hingga 30 September 2018 peserta BPJS-TK yang terdata di daerah terdampak bencana ada sekitar lebih dari 82 ribu jiwa. Di mana ada 41.163 orang tersebar di Kota Palu dan 31.547 orang di Sigi. Sedangkan di Kabupaten Donggala ada 4.146 orang, lalu di Kabupaten Parigi Moutong ada 5.470 orang.

Pihak BPJS-TK Palu masih terus mendata peserta yang mengalami luka dan memerlukan perawatan medis, meninggal dunia. Tak hanya itu, warga yang hingga kini belum diketahui keberadaannya juga tetap didata.

Muhyiddini juga mengaku pihaknya butuh bantuan tangan lainnya untuk melengkapi informasi mengenai peserta yang terdampak musibah sehingga mereka bisa segera dilayani.

“Kami membutuhkan bantuan pihak , karyawan peserta dan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdampak musibah ini, agar secepatnya dilayani hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Loading...