Terkendala Dana, Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Terhambat

Jakarta – Walaupun menjadi prioritas, rupanya di Indonesia telah terhenti di tengah konstruksi dan keterlambatan pendanaan yang sebagian besar berasal dari upaya pemerintah untuk mengatur pengeluaran negara.

Banyak infrastruktur yang sedang berlangsung di Indonesia, termasuk pembangunan pelabuhan, modernisasi , dan pembangkit listrik baru yang masing-masing nilainya setara miliaran AS. Namun penggalangan dana dan tantangan lainnya menghambat kemajuan pembangunan tersebut.

Misalnya saja pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri pada (15/1) lalu di Istana Bogor. Meski pertemuan tersebut berlangsung dengan lancar, rupanya Indonesia tak memperoleh apa yang diharapkan dari pertemuan itu, yakni kemajuan untuk pembangunan infrastruktur.

Indonesia berharap dapat menandatangani nota kesepahaman pada proyek-proyek yang telah disepakati akan memperoleh dukungan Jepang, misalnya pemilihan kontraktor untuk port baru Patimban dan studi kelayakan untuk modernisasi kereta api sejauh 750 km yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Memo lain seputar perluasan kepentingan Inpex Japang di blok Masela, salah satu proyek gas alam cair terbesar di dunia.

Namun sayangnya kesepakatan bersama hanya seputar penguatan maritim dan pengembangan pulau-pulau terpencil. Tak ada memo seputar proyek-proyek infrastruktur. Abe mungkin menghindari pembuatan perjanjian baru karena baik Jepang maupun Indonesia tidak memiliki pemikiran yang sama.

Proyek kereta api ini adalah rencana untuk mempercepat pelayanan dengan mengatasi perlintasan ilegal dan kurva tajam menggunakan lokomotif diesel yang ada. Namun asumsi yang berkembang adalah bahwa bantuan pembangunan resmi Jepang akan ditarik untuk pendanaan.

Indonesia tiba-tiba mengubah ruang lingkupnya ketika menteri perhubungan baru menjabat pada akhir Juli dengan rencana ingin mengubah seluruh jalur rel menjadi rel listrik. Perubahan tersebut tentunya akan memakan 4 kali lipat dari 200 miliar yen (USD 1,74 miliar) menjadi 850 miliar yen. “Tidak mungkin Jepang dapat menerima rencana semacam itu,” ujar sumber dari pemerintah Jepang.

Indonesia sendiri ingin membangun infrastruktur berkualitas tinggi tanpa menambah defisit fiskal, sehingga pemerintah pun menggunakan kemitraan publik-swasta untuk menjadi penyandang dana. Tetapi menunjuk swasta untuk menjalankan proyek tersebut seringkali menyebabkan penundaan pendanaan dan pembangunan.

Tak ada kemajuan nyata yang telah dibuat pada proyek kereta cepat China yang pembangunannya telah diresmikan sejak setahun lalu. Banyak pula proyek-proyek lain yang masih mangkrak. KTT juga menyoroti lemahnya komunikasi dalam pemerintah Indonesia. Jokowi mengatakan setelah pertemuan bahwa Indonesia tengah menunggu proposal Jepang untuk proyek rel meskipun sebenarnya hal itu sudah disampaikan.

Loading...