Terhalang Warga dan Relokasi Lahan, Proyek Bandara Kulonprogo Terancam Molor

Proyek Bandara Kulonprogo bakal menghadapi jalan terjal. Pasalnya, para yang berada di area proyek secara terang-terangan menolak bandara yang digagas oleh PT I tersebut.

Senin (18/4) kemarin, sejumlah warga pesisir pantai Kulonprogo melakukan orasi di halaman Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Yogyakarta. Melalui PTUN, mereka mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 07/G//PTUN.Yk/456K/TUN/. Putusan ini menetapkan bahwa Surat Gubernur DIY No. 68/Kep/ tentang Penetapan Izin Pembangunan (IPL) Bandara baru di DIY sah.

“Semoga Sultan berkenan dukung pembatalan IPL bandara karena bandara ini tidak aspiratif dan tidak mendukung kehidupan kami,” kata Ketua Paguyuban Wahana Tri Tunggal, Martono. “Karena, latar belakang warga Temon adalah dan peternak, bukan pariwisata.”

Di samping itu, kendala lain adalah pemerintah tidak bisa memberikan relokasi seandainya warga pasrah terhadap pembangunan bandara tersebut. Sebab, peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak memungkinkan untuk memberikan relokasi .

“Lahan relokasi gratis itu semestinya bisa disediakan pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini PT Angkasa Pura I,” jelas Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Totok Bambang Sapto Dwijo. “Namun, PT Angkasa Pura I tak berkenan memberikan hal itu karena bisa masuk dalam kategori korupsi apabila tiba-tiba tak bersedia menempati lahan yang disiapkan.”

Menurut rencana, proyek pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo ini akan dimulai pada Mei mendatang. Bandara ini ditargetkan sudah bisa beroperasi pada sekitar tahun 2019-2020.

Loading...