Tergantung Durasi, Ini Biaya Visa Kerja WNA di Indonesia

Tenaga kerja asingIlustrasi : Warga negara Asing yang bekerja di Indonesia

JAKARTA – asing (WNA) yang ingin bekerja, melakukan riset, belajar, penyatuan keluarga, atau repatriasi, di lingkup , dapat mengajukan tinggal terbatas ke kantor perwakilan Republik terdekat. untuk mendapatkan visa tinggal terbatas ini bervariasi, tergantung durasi WNA tinggal di .

Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal , untuk dapat memperoleh visa tinggal terbatas untuk bekerja, WNA harus memenuhi beberapa persyaratan. Mereka harus menyerahkan surat permohonan dan jaminan, fotokopi buku tabungan, fotokopi paspor minimal 18 bulan untuk 1 tahun masa tinggal atau 30 bulan untuk 2 tahun masa tinggal, serta rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Jika -syarat tersebut sudah dilengkapi, WNA yang akan bekerja bisa mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian, penjamin membayar biaya kawat persetujuan visa (teleks). Ketika disetujui, penjamin akan mendapatkan surat persetujuan visa, dan persetujuan tersebut kemudian dikirim ke perwakilan Republik Indonesia.

Di kantor perwakilan Republik Indonesia inilah, warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia akan dikenakan biaya pembuatan visa. Biaya bervariasi, tergantung durasi waktu tinggal. Khusus untuk keperluan bekerja, akan dikenakan biaya 55 AS untuk durasi tinggal maksimal 6 bulan, 105 AS untuk durasi tinggal maksimal 1 tahun, atau 180 AS untuk durasi tinggal maksimal 2 tahun.

“Setelah memperoleh visa, orang asing menuju ke Indonesia akan diberikan cap tanda masuk pada saat kedatangan,” tulis Ditjen Imigrasi. “Orang asing kemudian melapor ke Kantor Imigrasi setempat, diambil biometrik dan melakukan wawancara, serta membayar biaya izin tinggal terbatas. Setelah itu, kartu izin tinggal terbatas diterbitkan.”

“Seorang WNA dapat memegang izin kerja di semua posisi yang tidak dibatasi,” tulis Permitindo, sebuah perusahaan konsultan bisnis yang membantu pembentukan perusahaan dan izin kerja. “Berdasarkan pertimbangan ini, seorang WNA tidak dapat memegang posisi di sektor-sektor seperti Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Hukum, urusan kesehatan, manajemen rantai pasokan, dan pemeriksaan serta kontrol kualitas.”

Loading...