Tegakkan Pajak, Menkeu Minta DPR setujui UU intip data nasabah Perbankan

Jakarta Keuangan (Menkeu) Bambang mendesak Komisi XI RI untuk segera menyetujui UU Perbankan yang memberi akses pada Kementerian Keuangan untuk mengintip data nasabah. Bukan untuk alasan lainnya, Kementerian Keuangan hanya meminta akses untuk kepentingan .

“Kita memohon kepada Bapak Ibu anggota DPR agar pasal mengenai kerahasiaan perbankan itu dikecualikan untuk akses pajak, agar bisa membantu kita menyetujui UU perbankan. Kita sangat menghargai rahasia perbankan, jadi kami akan membuka seperlunya, tidak untuk data yang lain,” ungkap Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (11/4)

Sebenarnya, akses untuk mengintip data nasabah sudah disediakan oleh perbankan. Namun, prosesnya tidak simpel alias rumit sehingga dinilai kurang efektif . Belum lagi, Kemenkeu baru bisa mengakses data nasabah bank tersebut jika si wajib pajak dalam kondisi diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Jadi, kita harus memberi surat yang rutenya panjang, surat itu dari DJP diberikan ke Kemenkeu, Kemenkeu tanda tangannya harus menggunakan tinta basah, terus ke , baru kemudian ke bank. Jadi memang prosesnya terlalu lama dan tidak efektif karena hanya menyangkut rekening beberapa orang,”” papar Bambang.

Padahal menurutnya, di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan , akses semacam itu sudah terbuka. Bahkan, di negara-negara sekelas yang dulunya terkenal sangat rapat menyimpan rahasia perbankannya. Meski begitu, terbukti masih ada kasus penghindaran pajak.

”Jadi terbayang, Amerika yang sudah bisa akses data perbankan pun masih banyak kasus penghindaran pajaknya. Jadi memang pembukaan data ini, menjadi hal lumrah secara manusiawi. Jadi bukan hanya , tapi seluruh dunia,” pungkasnya.

Loading...