Tebar Hate Speech Atau Hoax di Media Sosial, Pelaku Bisa Terjerat UU ITE

hate, speech, hoax, di, media, sosial, positif, konten, propaganda, cara, netizen, pemerintah, UU, ITE, kalimat, akun, profil, foto, pengguna, edukasi, masyarakat, golongan, agama, suku, ras, hasutan, nyawa, pasal, efekIlustrasi: ujaran kebencian menyasar seseorang

Pada momen-momen pengumuman pasangan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Asian Games seperti yang sedang terjadi di bulan Agustus 2018 ini, di gencar adanya pernyataan dukungan dan juga kalimat-kalimat berisi pernyataan negatif atau bertujuan mengadu domba. Biasanya pernyataan yang tujuannya negatif dianggap sebagai hate speech.

Hate speech biasanya bisa dilihat dari kalimat-kalimatnya yang bertujuan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, serta menimbulkan konflik sosial. Contohnya bisa banyak ditemukan di -akun media sosial mulai dari , , sampai . Sebagian besar itu jika ditelusuri ternyata merupakan hoax yang tidak menampilkan profil atau foto .

Mengenai fenomena media sosial yang dijadikan sebagai tempat bebas mengutarakan pendapat, baik bersifat mendukung atau tidak, memicu beberapa orang bereaksi. Praktisi Media Sosial Nukman Luthfie, mengatakan bahwa penyebaran konten radikal sengaja untuk mengadu domba. Ada juga masyarakat yang menyebarkan tetapi tidak tahu efek dari penyebaran konten tersebut.

Menurut Luthfie, media sosial merupakan ruang tanpa batas di mana penggunanya dapat mengekspresikan diri seolah tanpa ada dan batasan apapun. Padahal sudah jelas ada dan yang mengatur pelanggaran konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, SARA, dan juga terorisme.

“Pemerintah tidak cukup mengandalkan aturan tetapi juga harus aktif memberikan edukasi pada masyarakat umum serta memasukkan pelajaran tentang cara memanfaatkan media untuk kepentingan yang positif,” katanya.

Mengenai penyebaran berita bohong atau hal negatif, pemerintah sebenarnya sudah membuat UU ITE, seperti pada pasal 28 ayat 1 yang mengatakan bahwa penyebar bohong bisa terkena sanksi yaitu pidana paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Dan juga UU ITE pasal 27 ayat 3 yang menyangkut pelarangan bagi setiap orang membuat konten yang dapat diakses informasinya di mana ada muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

“Yang pertama, masyarakat jangan mengunggah atau membagi sesuatu yang bisa menyinggung orang lain. Ada anggapan bahwa setiap orang tidak mau dihina atau direndahkan di muka umum. Kalau ia tidak ingin dipandang rendah dan dihina di tempat umum, maka ia jangan menghina dan merendahkan orang di muka umum. Jadi, untuk melindungi hak masing-masing. Jadi semua hate speech dilarang,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Tetapi, adanya UU ITE itu dinilai tidak cukup mengatasi adanya hate speech atau penyebaran hoax di media sosial. “Media sosial itu bukan hal mudah untuk ditertibkan. Kalau mau, caranya adalah tidak perlu mengatur secara berlebihan seperti itu,” ungkap Damar Juniarto, Pengamat dan aktivis dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Damar menuturkan, sebuah pendapat atau pernyataan bisa tergolong hate speech apabila ia mendiskredit dan mengancam individu atau kelompok dan golongan berdasarkan agama, suku, dan ras yang berujung pada hasutan dan penghilangan nyawa. “Netizen merasa belum teredukasi soal ini, namun pemerintah asal tuduh saja,” jelas Damar.

Loading...