Tax Amnesty Dinilai Salah Sasaran, Presiden dan DPR Diminta Turun Tangan

pengampunan pajak atau tax amnesty yang awalnya ditujukan untuk “memulangkan” dana negara Indonesia di luar negeri, kini justru malah menyasar semua wajib pajak (WP). Hal ini pun membuat gusar , terutama kecil, termasuk pensiunan karena ketakutan dikejar aparat pajak.

Kasus terbaru belum lama ini terjadi di kantor pajak daerah . Seorang pensiunan tentara berencana melaporkan aset yang dimilikinya, yang nilainya ditaksir Rp4,7 miliar, termasuk uang pensiun sebesar Rp1.580.000 per bulan, tanah, , sebuah mobil dan dua motor yang dibeli pada tahun 2013 dan 2014. Jadi, harta yang diikutkan dalam program tax amnesty ini adalah 2% dari nilai keseluruhan harta atau sebesar Rp94 juta.

Menurut Mantan Menteri /Mantan Dirjen Pajak, Fuad Bawazier, tax amnesty yang seharusnya dibuat untuk para WP kelas kakap tersebut kini justru membuat rakyat kecil dikejar ketakutan. “Kini, para WP kelas kakap percaya bahwa exchange of information data /perbankan pada tahun 2018 tidak akan terjadi dan kini mereka bisa senyum-senyum sendiri,” kata Fuad.

Untuk menyukseskan program ini, sambung Fuad, sebaiknya otoritas pajak memastikan terlebih dulu bahwa , wakil , para menteri, semua anggota DPR dan DPRD, para , bupati, wali kota, hakim, jaksa, jenderal dan politis, direksi , polisi, banker, dan semua pejabat negara lainnya ikut tax amnesty. “Lalu, menjelaskan dengan tuntas dan jujur pertanyaan WP tentang harta yang harus dilaporkan serta dibayar pajaknya,” sambungnya.

“Pertama, harta waris. Lalu, harta yang didapat dari sumber pendapatannya bukan objek pajak,” tambah Fuad. “Kemudian, harta yang sumber perolehan hartanya dari penghasilan yang sudah kena pajak, lalu harta yang didapat namun yang sudah kedaluwarsa 5 tahun, dan harta yang berupa tanah atau rumah yang pembeliannya dari menjual tanah sebelumnya yang atas penjualannya sudah terkena pajak final 5%.”

Penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, tambah Fuad, paling tidak untuk mengurangi kesan adanya “teror” yang sedang ditebarkan negara pada rakyat. “Di sinilah, saya kira presiden dan DPR perlu tangan untuk meluruskan kembali ide dasar tax amnesty atau sekurangnya untuk meredakan keresahan masyarakat,” tutup Fuad.

Loading...