Tarif PBB Tetap, Warga Jakarta Diberi Batas Akhir Pembayaran Hingga Agustus

Pajak Bumi Bangunan - www.bekasiurbancity.com

Jakarta – Pajak atau akan dikenakan setiap tahunnya pada masyarakat yang masuk golongan Wajib Pajak (WP) karena memiliki berupa tanah, rumah, maupun ruko.

PBB sendiri sifatnya kebendaan, secara umum besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek yang membayar tak akan menjadi faktor penentu besarnya pajak terutang.

Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Tuti Choiriyah mengungkapkan bahwa untuk DKI Jakarta, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PBB biasanya dicetak secara massal di awal tahun dan baru dibagikan ke seluruh kelurahan pada awal Februari.

“Itu artinya, Jakarta sudah bisa mengambil SPT PBB nya di kelurahan sesuai domisili dari sekarang. Jatuh temponya sendiri akan berakhir pada bulan Agustus. Supaya tidak terlupa, alangkah lebih baik diambil dari sekarang,” kata Tuti.

Sesuai peraturan pada Pasal 5 Undang Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994, pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Kemudian berdasar Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998 mengatur tentang dasar pengenaan PBB, yakni Nilai Objek Pajak (NJOP).

Nominal Nilai Jual Objek Pajak biasanya akan ditetapkan setiap 3 tahun oleh . Khusus untuk daerah tertentu besarnya NJOP akan ditentukan setiap tahun, mengikuti perkembangan daerah tersebut dan dengan mendengar pertimbangan Bupati atau Walikota.

Sementara, untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, pemungutan PPB saat ini menggunakan aturan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. “Besaran pajak adalah mulai 0,01%, 0,1%, 0,2%, atau 0,3%, sesuai besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” sambung Tuti.

Untuk lebih jelasnya, berikut tarif PPB di DKI Jakarta berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2011 Pasal 6.

  • Tarif 0,01% untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp200.000.000.
  • Tarif 0,1% untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan Rp200.000.000 sampai dengan kurang dari Rp2.000.000.000.
  • Tarif 0,2% untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan Rp2.000.000.000 sampai dengan kurang dari Rp10.000.000.000.
  • Tarif 0,3% untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan Rp10.000.000.000 atau lebih.
Loading...