Tak Lagi Ditanggung BPJS, Berapa Biaya Visum Korban Penganiayaan?

Ilustrasi : Tindakan penganiayaanIlustrasi : Tindakan penganiayaan

Sejak diterbitkannya (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019, untuk korban tindak pidana tak lagi ditanggung oleh . Oleh sebab itu, kini yang bertindak sebagai penanggung biaya korban tindak pidana hanyalah Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun Komisioner LPSK Susilaningtias menjelaskan jika pihaknya hanya menanggung biaya perawatan untuk korban dan saksi yang terkait dengan proses penegakan . “Kalau tidak ada proses penegakan maka kita tidak bisa bantu. Namun banyak kasus kekerasan seksual yang tidak mau sampai ke ranah pidana. Itu juga jadi masalah,” ujar Susilaningtias, seperti dilansir Tirto.

Sedangkan untuk keperluan visum, LPSK akan membiayai dengan catatan pengguna jasa merupakan pihak yang telah melalui mekanisme permohonan terlebih dahulu. “Mekanisme di LPSK harus ada permohonan, tanpa itu kita tidak bisa pro-aktif,” kata Susi.

Susi menjelaskan, biaya visum dapat ditanggung LPSK bila lembaga itu sudah mengetahui kasus yang terjadi dari awal. Hal tersebut sudah diatur dalam UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Kalau sudah di tengah-tengah proses penyidikan dan persidangan. Kita tidak tahu visumnya. Karena proses di LPSK juga mengharuskan melalui beberapa tahapan, salah satunya diawali permohonan itu,” ungkapnya.

Meski demikian, masih ada alternatif. Biaya visum et repertum para korban atau saksi yang menjalani proses penegakan hukum pidana juga bisa gratis melalui Jaminan Kesehatan Daerah. Akan tetapi kebijakan terkait biaya visum di setiap daerah kemungkinan bisa berbeda-beda.

Di Tarakan misalnya, Kota (Pemkot) Tarakan rupanya sudah tak lagi menanggung biaya visum, sehingga korban sendiri yang harus menggunakan dana pribadi ketika melakukan pelaporan di Polres Tarakan. “Untuk proses hukum terhadap pelaku KDRT dan cabul, pihak kepolisian membutuhkan alat bukti, diantaranya hasil visum dari rumah sakit terhadap para korban, namun kini biaya visum di rumah sakit tidak lagi ditanggung oleh Kota (Pemkot) Tarakan, tetapi ditanggung sendiri oleh korban,” ungkap Zebua, Humas Polres Tarakan.

Berdasarkan informasi beberapa tahun lalu, biaya visum untuk korban penganiayaan KDRT mencapai Rp 300 ribu, sedangkan visum korban pencabulan atau persetubuhan biayanya mencapai Rp 700 ribu. “Dari yang ada, hampir 95 persen korban cabul dan KDRT ini adalah warga tidak mampu. Kalau korban tidak mampu bayar visum, bagaimana kita mau terima laporannya sedangkan alat bukti pertama ya hasil visum itu,” ujarnya.

Loading...