Tahun Pemilu di Asia, Bisakah Facebook Tangkal Hoax?

Marzuki Darusman, ketua United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar 2017 - news.detik.comMarzuki Darusman, ketua United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar 2017 - news.detik.com

BANGKOK/MANILA – Untuk sebuah yang moto awalnya adalah ‘bergerak cepat dan memecahkan banyak hal’, Facebook telah dinilai bergerak terlalu lambat untuk bereaksi terhadap palsu (hoax), yang seringkali dengan konsekuensi yang mengejutkan dunia. Nah, pada tahun umum di sebagian besar , keraguan terhadap raksasa asal AS untuk menangkal hoax tersebut masih tetap ada.

Dikutip dari , perusahaan ini tahun lalu telah mengakui ‘terlalu lambat’ untuk bereaksi terhadap tindakan brutal terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Diketahui, para pemimpin militer menggunakan Facebook untuk menyebarkan propaganda anti-Rohingya. Sebelumnya, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, mengakui bahwa sosial miliknya telah menjadi saluran untuk berita palsu terkait pemilu AS tahun 2016.

Sekarang, saat menghadapi kritik yang melemahkan dan tekanan politik di AS, Facebook sedang dalam mode pengendalian kerusakan di depan sejumlah pemilihan, termasuk jajak pendapat di Thailand, India, Indonesia, dan Filipina. Momen ini akan menunjukkan apakah Facebook dapat dipercaya untuk mencegah pelaku memfitnah dan mengganggu proses demokrasi.

Pada Senin (28/1) kemarin, perusahaan mengumumkan sejumlah inisiatif yang bertujuan melindungi pemilu, termasuk dua pusat operasi regional di Dublin dan Singapura, yang berfokus pada integritas pemilu. Menurut perusahaan, tim ini akan menambah lapisan pertahanan terhadap berita palsu, pidato kebencian dan penindasan pemilih, serta akan bekerja secara lintas fungsi dengan intelijen, ilmu data, teknik, penelitian, operasi masyarakat, tim hukum, dan tim lainnya.

Facebook mengatakan telah melakukan ‘investasi besar-besaran’ dalam upaya meningkatkan integritas pemilu, meningkatkan jumlah orang yang bekerja pada ‘keselamatan dan keamanan’ dari 10.000 orang pada 2017 menjadi 30.000 orang. Ratusan monitor juga telah ditambahkan di Asia, meski perusahaan enggan membocorkan apa saja yang mereka lakukan.

“2019 adalah tahun pemilihan besar. Hampir separuh dunia memilih pemimpin tahun ini,” kata pendiri Phandeeyar, pusat teknologi terkemuka Myanmar, David Madden. “Facebook tidak punya pilihan selain berusaha untuk mengekang manipulasi pemilihan, karena mereka telah menciptakan ‘binatang buas’ dan sekarang mereka mati-matian berusaha mencari cara untuk menjinakkannya.”

Mengingat rekornya di Asia, selain kekerasan di Myanmar, Facebook dan WhatsApp telah menjadi alat propaganda bagi para ekstremis di Indonesia dan India, sehingga banyak yang skeptis terhadap kesediaannya untuk mengawasi konten di jaringannya. Ada juga keluhan tentang kurangnya transparansi dalam apa yang diklaim Facebook sebagai operasi pemantauan dan penghapusan ‘lebih agresif’.

“Facebook telah terlalu bergantung pada pihak ketiga untuk mendeteksi pidato berbahaya dan informasi yang salah pada platform dan kemudian melaporkannya kepada mereka,” ujar Marzuki Darusman, ketua United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar 2017. “Mereka cenderung jauh lebih reaktif daripada proaktif. Kita perlu mempertimbangkan bahwa ini masih terjadi.”

Khusus di Indonesia, ketika semakin dekat dengan hari pemilu, berita palsu kembali menjadi hal biasa di negara kepulauan ini. Dalam pemilihan presiden 2014 lalu, kampanye kotor ditujukan pada Joko Widodo dengan menuduhnya sebagai orang China dan anti-Islam. Sementara, pada pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017, dipenuhi dengan berita palsu terkait isu etnis dan agama, yang pada akhirnya menyebabkan kekalahan sekaligus penangkapan Basuki Tjahaja Purnama.

“Informasi yang salah tentang masalah politik sudah memenuhi pikiran pengguna media sosial di Indonesia,” tutur pendiri dan ketua Komunitas Anti-Hoax Indonesia atau Mafindo, Septiaji Eko Nugroho. “Sebagian besar mudah untuk memeriksa fakta kesalahan informasi, tetapi era pasca-kebenaran mempersulit penyampaian klarifikasi.”

Penduduk muda Indonesia, yang berjumlah 60% dari 262 juta populasinya, dan tingkat penetrasi smartphone yang tinggi, membuat negara ini subur bagi lalu lintas informasi yang salah. Indonesia sendiri menjadi salah satu basis pengguna Facebook tertinggi di dunia, dan survei terbaru menunjukkan bahwa 77% responden menggunakan WhatsApp setiap hari dan 43% memakai Facebook.

“Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa pemilih telah berubah menjadi partisan, bahwa apakah mereka percaya pada berita palsu atau tidak, tergantung pada preferensi politik mereka,” jelas dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi. “Yang terjadi adalah monolog, ketika orang hanya akan menghapus informasi yang tidak ingin mereka dengar.”

Loading...