Sukseskan ‘Kawasan Ekonomi Khusus’, Pemerintah Pangkas PPh & Tax Allowance

Jakarta – Demi memuluskan langkah investor dalam penanaman modal pada ranah Kawasan (KEK), memberikan diskon tax holiday (PPh badan) dan tax allowance. Hal ini disampaikan oleh Menko Darmin Nasution di Jakarta pada hari Jumat lalu (8/4).

Tidak hanya diberikan pada wajib pajak badan baru yang berinvestasi, insentif ini juga akan diberlakukan pada investor existing atau yang tengah melakukan ekspansi .

“Sepanjang dibuat pembukuan yang terpisah dari investasi sebelumnya, dan harus dicari metode pemeriksaan costing-nya,” ujar Menko Darmin.

Di saat bersamaan, pemerintah juga tengah menggodok rencana relaksasi pemakaian barang modal dari relokasi negara lain, serta kewajiban pemakaian produksi dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan, mengingat KEK mengacu pada wilayah yang perekonomiannya dianggap belum berkembang.

“Tapi, Bea Cukai harus diberi kewenangan untuk menentukan harganya,” lanjutnya.

Menurut Menko Darmin, prosedur pengajuan tax allowance perlu dipersingkat untuk menarik minat investor. Caranya, yakni melalui PTSP (Pelayanan Terintegrasi Satu Pintu) dengan tembusan langsung ke administrator KEK.

Untuk barang asal impor, pemerintah juga akan menyederhanakan prosesnya. Seperti yang disebutkan pada PP No. 96/2015, barang asal impor harus dilengkapi dokumen pendukung dan surat keterangan tentang kandungan nilai lokal yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal. Surat keterangan ini diperlukan untuk mendapatkan bea masuk 0%, dengan syarat barang hasil produksi tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri sebesar 40%.

“Untuk itu, kapasitas SDM administrator KEK perlu ditingkatkan melalui sertifikasi dan penyediaan ,” pungkasnya Menko Darmin.

Loading...