Standar Biaya Umum 2016 dalam PMK No 65/PMK.02/2015

Biaya Umum (SBU) atau yang disebut juga Biaya Masukan (SBM) merupakan acuan satuan maksimal yang ditetapkan oleh untuk Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang ada di Indonesia yang wajib digunakan untuk menyusun Rencana Biaya (RAB) K/L setiap tahunnya.

Untuk SBU tahun 2016, Kementerian Keuangan telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dan mulai berlaku efektif pada 26 Maret 2015.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, standar biaya masukan merupakan satuan biaya berupa harga satuan, , dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran di dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2016.

Standar tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai batas tertinggi maupun estimasi, seperti tertuang pada lampiran PMK Nomor 65/PMK.02/2015 berikut:

Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016:

  1. Batas tertinggi (Lampiran I dari PMK Nomor 65/PMK.02/2015).

  2. Estimasi (Lampiran II dari Nomor 65/PMK.02/2015)

Beberapa perubahan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 dibandingkan dengan PMK Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

  1. Pada poin 6 Lampiran I tentang Honorarium pengelola PNBP terdapat perubahan istilah yaitu

  • Atasan langsung bendahara berubah menjadi Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung

  • Bendahara berubah menjadi Bendahara Penerimaan

  • Anggota berubah menjadi Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota

  1. Pada poin 16 Lampiran I tentang Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website, Honor pembuat artikel Tim Penyusunan Jurnal dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 per halaman

  2. Poin 17 Lampiran I tentang Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berkala Internasional satuannya berubah dari OH menjadi OK dan nilainya pun naik.

  3. Poin 18 Lampiran I tentang Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi berubah susunannya, penambahan honor untuk Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan juga ada kenaikan honor penguji skripsi/tesis/disertasi.

  4. Poin 19 Lampiran I berubah dari Honorium Pengajar Diklat menjadi Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat dan ada perubahan satuan dari OJ menjadi OJP. Selain itu, ada tambahan honor untuk Penceramah yang besarnya Rp 1.000.000 OJP.

  5. Uang Makan masih tetap sesuai dengan PMK 57 Tahun 2015.

  6. Adanya kenaikan tarif honor untuk Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti

  7. Satuan Biaya Uang Harian Dinas Luas Negeri mengalami Kenaikan

  8. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Naik.

  9. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri sebagian ada yang naik

  10. Satuan Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh Naik.

  11. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Naik

  12. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Pada Lampiran II Naik

  13. Honorarium Narasumber/Pembahas (Pakar/praktisi/profesional) naik menjadi Rp 1.700.000 OJ

  14. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Naik

  15. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Naik

  16. Satuan Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri ada yang naik ada yang turun

  17. Satuan Biaya Tiket Pesawat perjalan dinas luar negeri naik

  18. Satuan Biaya penyelenggaraan Perwakilan RI di luar negeri naik

Untuk melihat isi selengkapnya dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, Anda bisa mengaksesnya pada laman berikut:

//www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/65~PMK.02~2015Per.PDF

Loading...