Sri Mulyani Gaet Polisi Kawal Kebijakan Tax Amnesty

Jakarta – Keputusan pemerintah menetapkan kebijakan untuk memperkuat sektor di Indonesia rupanya disambut baik oleh berbagai pihak. PT Intiland Development Tbk (DILD) berpendapat jika kelak akan menumbuhkan ekonomi terutama di bidang properti. Kekhawatiran jika properti akan mengalami kelesuan rupanya tak berdasar.

“Semakin transparan, orang belanja properti tidak perlu bertanya sumber dananya. Kebijakan itu membuat properti semakin menarik,” kata Direktur Pengelolaan Modal dan Intiland Development, Archid Notopradono.

Lebih lanjut Archid mengatakan tax amnesty adalah sebuah momentum . Kebijakan baru tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung untuk bidang properti lewat penguatan likuiditas sektor .

“Tentu punya keberanian untuk berinvestasi. Kami harapkan tax amnesty bisa sukses,” imbuh Archid Notopradono.

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga langsung menggandeng jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan pelaksanaan kebijakan tax amnesty atau pengampunan .

Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak pada para penegak hukum sangatlah penting. Sebab dengan adanya sinergi antara pemerintah dengan penegak hukum, maka akan meningkatkan kepercayaan para investor serta wajib pajak agar bersedia mematuhi tax amnesty.

“Maka Pak Kapolri menjadi penting peranannya, Kalau wajib pajak lihat kami koordinasi dan bersinergi maka kami harap bisa menciptakan lingkungan di mana kalau mereka selama ini teledor atau sengaja akan bisa melaporkan (hartanya) tanpa takut divonis,” ujar Sri Mulyani, Jumat (29/7).

Sedangkan Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian sendiri sudah memberikan 3 instruksi pada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia mengenai tax amnesty. Yang pertama, polisi wajib membantu petugas pajak untuk menyukseskan program tax amnesty, baik dari proses deklarasi harta hingga repatriasi aset. “Termasuk tidak boleh mengutak-atik yang disampaikan oleh wajib pajak dalam skema tax amnesty ini,” ujar Tito.

Kedua, dilarang membocorkan data tax amnesty dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dan yang terakhir, polisi juga wajib membantu iklim investasi yang ada supaya para investor merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya.

Loading...