Sistem PTSL Digencarkan, Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah Cukup Simpel

Pembuatan Sertifikat Tanah - www.sepulsa.com

BANGKA BELITUNG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini memang tengah gencar menyosialisasikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tanah yang mereka miliki. Untuk mengikuti program ini, masyarakat memang harus memenuhi beberapa pengurusan tanah yang menggantikan PRONA (Program Nasional Agraria) tersebut.

“Persyaratan untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ini sama halnya dengan pengurusan sertifikat biasa, seperti harus memiliki surat-surat tanah, KTP, Kartu Keluarga, dan SPT,” jelas Plh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung, Zulkifli. “Bagi yang lengkap memiliki subjek dan objek secara yuridis, bisa kami urus sertifikat tanahnya.”

Senada, Kasi Pengukuran Tanah dari BPN Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Masri, juga menuturkan bahwa persyaratan untuk mengurus sertifikat dengan sistem PTSL adalah surat kepemilikan tanah (seperti surat hibah, surat jual beli), SKGR, fotokopi KTP pemilik, fotokopi Kartu Keluarga, dan empat lembar materai. Sementara, bagi masyarakat yang tidak memiliki surat tanah sama sekali, sertifikat dapat dikeluarkan asalkan kepala desa mengisi formulir, dengan sempadan yang tidak keberatan dan bukan sengketa.

“Sertifikat adalah bukti terkuat dalam kepemilikan tanah,” ucap Masri. “Dengan kegiatan PTSL ini, merupakan kesempatan dan peluang besar bagi masyarakat untuk mengurus sertifikat karena pengurusannya tidak dikenakan biaya alias , dan petugas BPN akan turun langsung ke lokasi untuk mengukur tanah milik warga.”

Di kesempatan yang lain, Ketua Tim PTSL BPN Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Aguslim, menuturkan bahwa biaya penerbitan sertifikat tanah melalui program ini hanya sebesar Rp250 ribu per lembar. Biaya itu ditetapkan berdasarkan keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Pada aturan itu, terbuka kesempatan si pengurus sertifikat tidak dibebankan biaya Rp250 ribu asal kabupaten atau tempatnya menetap menutupi atau menyediakan anggaran,” katanya seperti dikutip Antara. “Jika tidak tersedia, tentu pemohon harus membayar, dan biaya tersebut idealnya diperkuat melalui bupati atau walikota.”

Loading...