Sering Telat Bayaran, Gaji Tenaga Honorer Cuma Rp400 Ribuan/Bulan

Menjadi tenaga honorer daerah, baik di kantor pemerintahan maupun di sekolah (guru), memang tidak mudah. Selain gaji mereka yang pas-pasan (bahkan sering kurang), pembayaran gaji tenaga honorer ini juga sering tidak tepat waktu atau terlambat hingga berbulan-bulan.

Terbaru, ribuan tenaga kontrak daerah di lingkungan dan Kebudayaan Sarolangon, Jambi, belum menerima gaji selama tiga bulan. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Kami belum menerima gaji dari bulan Januari hingga Maret 2017, sehingga kami terpaksa berutang ke tetangga,” tutur salah seorang guru honorer yang enggan disebut namanya.

“Sepengetahuan saya, semua tenaga kontrak daerah bernasib sama, belum menerima gaji sejak Januari lalu. Tetapi, saya tidak mengetahui apa penyebabnya,” lanjutnya. “Kami hanya berharap, gaji tersebut segera dibayarkan karena kami sangat memerlukannya, terutama seperti saya yang sudah memiliki keluarga.”

Seperti di Jambi, gaji guru honorer di Provinsi Banten untuk tingkat SMA/SMK mulai bulan Januari hingga Maret ini juga belum dibayarkan. Menurut beberapa kalangan, belum cairnya gaji guru honorer ini salah satunya karena provinsi setempat belum siap untuk menanggulangi kebutuhan honor yang sebelumnya dipegang oleh kota dan kabupaten.

“Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pihak Pemprov Banten sudah menganggarkan dana atau tidak mengenai dana BOSDA. Dalam JUKNIS BOSDA, tercantum bahwa ada 15 persen yang harus dialokasikan untuk gaji tenaga honorer,” ujar Enny Suhaini, salah seorang pengamat pendidikan. “Sekarang ini, gaji honorer belum diterima. Mungkin saja mereka sekarang sudah berutang kemana-mana.”

Mengenai besaran gaji tenaga honorer sendiri, bervariasi tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah setempat. Menurut Bupati Malang, Rendra Kresna, gaji atau honor guru tidak tetap (GTT) di wilayah Kabupaten Malang hanya sebesar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu, jauh dari UMK kabupaten yang mencapai Rp2,7 juta per bulan. “Padahal, beban kerja GTT hampir sama dengan guru berstatus PNS,” kata Rendra.

Loading...