UU Kewarganegaraan India Picu Sentimen Anti-Imigran di Assam

Sentimen Anti-Imigran di Assam - www.liputan6.comSentimen Anti-Imigran di Assam - www.liputan6.com

GUWAHATI – Undang-undang kewarganegaraan yang baru telah memicu protes keras atas bias anti-, termasuk di negara bagian Assam. Setelah sebelumnya terkekang oleh National Register of Citizenship (NRC), kini penduduk di daerah tersebut semakin diperumit dengan UU kewarganegaraan, sehingga memicu sentimen anti-imigran, tidak peduli apakah itu Muslim atau Hindu.

Dilansir dari Nikkei, NRC adalah produk dari tekanan nasionalistis untuk menciptakan ‘Assam for Assamese’ dengan mengusir para yang telah pindah ke daerah itu secara . Setelah Bangladesh merdeka pada tahun 1971, memang banyak orang Bangladesh menyeberang ke Assam dan akhirnya menetap di tersebut.

NRC berusaha untuk mengecualikan semua orang yang datang tanpa izin, terlepas dari mereka. Undang-undang tingkat yang baru, di sisi lain, memberikan kewarganegaraan kepada enam minoritas, termasuk Hindu dan Kristen, yang melarikan diri dari negara tetangga dengan mayoritas Muslim, Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, yang tiba di India sebelum 2015. Ini telah membuat marah komunitas Muslim, sementara ketentuan untuk minoritas juga telah memperburuk sentimen anti-imigran.

Undang-undang kewarganegaraan baru yang sudah disahkan di majelis tinggi dan rendah di bulan Desember kemarin, memicu bentrokan antara demonstran dan polisi di kota-kota di India, yang telah menewaskan lebih dari 25 orang. Kasus di Assam pun merasakan konsekuensi diplomatik. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, memutuskan membatalkan rencana untuk mengunjungi kawasan itu, yang dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Sementara kaum nasionalis mengklaim bahwa jutaan Muslim Bangladesh telah mengalir ke negara itu, NRC menemukan lebih dari 1 juta orang Hindu yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah orang Assam. Seorang pegawai pemerintah berusia 27 tahun dari daerah Bonaigaon adalah salah satunya. Dia mengatakan, ibu dan ayahnya berhasil masuk NRC, tetapi anggota keluarga lainnya tidak. “Adikku dan istrinya tidak ada dalam . Ini sangat buruk karena kami telah tinggal di sini sejak 1958,” katanya.

Namun, bagi para nativis lokal, masalahnya adalah proses NRC tidak cukup menjerat ‘orang asing’. Somujal Bhattacharya, kepala Serikat Siswa All Assam, menuturkan bahwa mereka tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Mengutip bukti anekdotal, Bhattacharya mengatakan bahwa ada 5 juta orang Bangladesh di Assam, dan bahwa ‘bagian pelaksana’ NRC telah gagal.

Sebanyak 32 juta orang yang menyebut Assam sebagai rumah, telah diminta untuk memberikan dokumen yang membuktikan kewarganegaraan mereka selama empat tahun terakhir, dengan 1,9 juta di antaranya gagal memberikan bukti ketika daftar NRC diselesaikan pada Agustus lalu. Beberapa percaya tekanan ini untuk menemukan lebih banyak orang yang tinggal di Assam secara ilegal. “Pemerintah berusaha meningkatkan jumlahnya, jadi itu sebabnya kami ditinggalkan,” kata seorang pegawai pemerintah, seorang Muslim, yang dikeluarkan dari daftar NRC.

Untuk yang dikecualikan, pusat-pusat penahanan baru sedang dibangun, yang pertama muncul di dekat Kota Goalpara. Fasilitas tersebut sedang dibangun untuk menampung sekitar 3.000 orang di balik tembok merah besar. “Tempat ini dulunya terkenal dengan musik. Sekarang terkenal sebagai penahanan,” ujar seorang pekerja sosial setempat.

Beberapa orang tanpa kewarganegaraan telah mengalami kenyataan pahit penahanan. Sabya Khatun, wanita 50 tahun, menceritakan bagaimana ketika dia pergi untuk memohon ketidakhadirannya dari NRC, dia dipenjara. Dia berkata bahwa dia dikurung di sebuah gedung beratap dan berbau setiap malam bersama 30 orang lainnya, selama tiga tahun.

Pemeriksaan kewarganegaraan Assam mungkin hanya sebuah pratinjau dari apa yang akan terjadi pada skala nasional, sesuatu yang sempat disinggung oleh Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah. Pada Desember kemarin, ia sempat mengatakan, mengikuti undang-undang kewarganegaraan, pemerintah akan mengambil proses NRC secara nasional untuk membersihkan seluruh negara dari ‘rayap’, seperti yang ia sebut sebagai imigran ilegal. Dia ingin melakukan ini sebelum pemilihan nasional 2024.

Loading...