Sebagai Perlindungan Di Dunia Perbankan, Prosedur KYC di BNI Diawali Dengan Pengisian Formulir

prosedur, kyc, di, bni, formulir, informasi, calon, nasabah, bank, indonesia, perbankan, know, your, customer, prinsip, 2018, 2017, lain, credit, card, major, risiko, transaksi, rekening, internasionalCustomer service melayani konsultasi nasabah (instagram: @bni46)

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan peraturan ketat terkait KYC (Know Your Costumer). KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh suatu bank untuk mengetahui identitas , memantau kegiatan termasuk pelaporan transaksi mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Prinsip KYC akan membantu melindungi reputasi dan integritas dengan mencegah digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip KYC didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam hubungannya dengan nasabah.

Salah satu bank yang menerapkan prinsip KYC adalah Bank Negara Indonesia (). KYC di BNI dimulai dari pengisian formulir yang memuat beberapa informasi seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, dan informasi lainnya.

Setelah itu, apabila diperlukan, bank akan meminta informasi lain seperti major credit card, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, telepon, dan listrik. Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan melalui telepon, surat menyurat, atau electronic banking, maka petugas bank BNI wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan disetujui.

“Tujuan utama penerapan prinsip KYC adalah untuk menghindari risiko di kemudian hari yang akan menyeret bank ke dalam situasi yang tidak diinginkan. KYC penting untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang saat ini menjadi isu internasional,” ucap Fauzan Luthsa, Senior Advisor Infinitum Advisory.

Infinitum Advisory merupakan perusahaan risk management, compliance, dan anti money laundering. Infinitum Advisory merupakan konsultan yang memiliki pengalaman anti pencucian uang internasional yang berbasis di Jakarta.

Fauzan menambahkan mengenai pandangan yang umum di pimpinan perusahaan keuangan saat ini adalah mahalnya penerapan sistem kepatuhan dan anti pencucian uang yang baik. “Padahal denda non-compliance (ketidakpatuhan terhadap regulasi) itu jauh lebih mahal,” ujarnya.

Dapat diambil yaitu denda yang dijatuhkan otoritas keuangan Inggris pada Deutsche Bank awal tahun 2017 sebesar 160 juta poundsterling, atau hampir senilai Rp 3 triliun. Negara tetangga Singapura juga menjatuhkan total denda senilai 1,6 juta dollar Singapura kepada Credit Suisse dan UOB terkait pelanggaran regulasi anti pencucian uang.

Terkait hal tersebut, Infinitum Advisory menilai agar OJK dan instansi terkait untuk mengawasi secara ketat penerapan prinsip mengenal nasabah di Indonesia. “Kita sebaiknya menerapkan upaya mitigasi sejak dini. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi dunia perbankan nasional,” jelas Fauzan.

Tambahan, mengacu pada penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018 maka data keuangan dari 100 negara di seluruh dunia akan dibuka. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi AEOI.

Loading...