Sanksi ICC, AS Sekali Lagi Tutupi Pelanggaran HAM

Ilustrasi: AS di bawah Trump bersitegang dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)Ilustrasi: AS di bawah Trump bersitegang dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

WASHINGTON – Pekan lalu, Presiden AS, , menandatangani perintah eksekutif yang mengesahkan sanksi dan pembatasan perjalanan untuk pejabat Pengadilan Kriminal (ICC), yang sedang menyelidiki potensi kejahatan yang dilakukan selama konflik Afghanistan. Kelompok-kelompok memandang sanksi itu sebagai tindakan luar biasa AS, atau lebih tepatnya manifestasi gelapnya.

“Langkah destruktif oleh pemerintahan Trump ini adalah yang terbaru dalam kampanye panjang permusuhan terhadap -lembaga internasional, termasuk keputusan baru-baru ini untuk menarik diri dari WHO,” tandas Akila Radhakrishnan, Presiden Global Justice Center, dilansir TRT World. “Investigasi ICC diperlukan karena AS telah gagal untuk menyelidiki atau menuntut pasukannya sendiri atas pelanggaran hak asasi manusia.”

Perintah eksekutif Trump mengatakan bahwa sanksi juga berlaku untuk pejabat ICC yang berusaha menyelidiki sekutu AS, termasuk . ICC memang sedang menyelidiki tersebut atas dugaan kejahatan yang dilakukan terhadap warga Palestina. Ini juga bukan pertama kalinya AS menargetkan ICC, lembaga yang telah memainkan peran penting dalam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, Sudan, dan banyak lainnya.

Tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS mencabut visa dari jaksa penuntut ICC yang sangat dihormati, Fatou Bensouda, karena menargetkan pengacara yang merupakan bagian dari penyelidikan terhadap personel militer AS. Penyerahan Ali Kosheib baru-baru ini, seorang pemimpin milisi yang dituduh membunuh warga sipil di Darfur, menjelaskan tentang peran penting yang dimainkan ICC, demikian menurut Human Rights Watch (HRW). Kosheib sendiri sudah dalam pelarian selama 13 tahun.

“Ini adalah ironi pahit bahwa bahkan ketika AS mencari kesepakatan damai di Afghanistan, itu justru membalas mereka yang mencari keadilan atas kejahatan mengerikan dalam konflik itu,” tutur Direktur Keadilan Internasional HRW, Richard Dicker. “Di Afghanistan dan di Palestina, ICC dapat memainkan peran berharga dalam mengekang impunitas yang telah memicu pelanggaran selama beberapa dekade.”

Selama bertahun-tahun, berbagai laporan oleh media dan kelompok-kelompok hak asasi internasional, telah menjelaskan bagaimana pasukan AS menggunakan penjara rahasia, rendition, dan teknik penyiksaan di Afghanistan untuk mendapatkan dari para tersangka militan. Keterlibatan militer AS dan Central Investigation Agency (CIA) dalam penahanan ilegal, pembunuhan di luar terhadap tersangka militan dan pembunuhan warga sipil, juga telah didokumentasikan dengan baik.

ICC diciptakan untuk mengadili mereka yang mengatur genosida di bekas Yugoslavia dan Rwanda. Lembaga tersebut tidak hanya menyelidiki militer AS, tetapi juga pasukan pemerintah Afghanistan yang dituduh melakukan penyiksaan, serta Taliban, yang sering berada di balik aksi bom bunuh diri yang mematikan.

Di bawah kepemimpinan Trump, AS telah sering menghardik institusi multinasional pada beberapa kesempatan. Pada tahun 2018 lalu, Washington menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang sekarang telah didekati oleh keluarga George Floyd dan yang lainnya untuk menyelidiki penyalahgunaan wewenang kepolisian di AS.

Loading...