Potong Birokrasi, RUU Omnibus Dinilai Mirip Zaman Orba

Joko Widodo, Presiden Indonesia - bengkulutoday.comJoko Widodo, Presiden Indonesia - bengkulutoday.com

JAKARTA – Rencana Presiden (Jokowi) untuk memotong birokrasi dan menciptakan lapangan kerja melalui RUU Omnibus memang menggairahkan para investor. Namun, hal tersebut mendapatkan kritikan dari sejumlah pengamat, menyebut ini membangkitkan ingatan akan kekuatan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto karena akan mengambil otoritas dari pemerintah daerah.

Dilansir Nikkei, rancangan sekitar 1.000 halaman, jika disetujui DPR, akan memungkinkan Jakarta untuk ‘merebut kembali’ otoritas dari pemerintah daerah dalam pemrosesan di sektor-sektor termasuk pertambangan, energi, dan . Presiden Jokowi berharap, parlemen dapat menyelesaikan pembahasan mereka tentang undang-undang dalam beberapa bulan ke depan.

Luasnya perbaikan yang direncanakan menjadi jelas saat salinan rancangan diedarkan. RUU Omnibus akan menghilangkan klausul dalam undang-undang yang memberikan wewenang kepada gubernur, walikota, dan bupati untuk memproses dan mengawasi izin usaha. Itu akan mengubah pasal-pasal ini dengan cara yang akan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah pusat.

Beberapa kritikus mengatakan, perubahan yang direncanakan dapat menjadi kemunduran untuk otonomi daerah yang diadopsi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Sebelumnya, tiga dekade pemerintahan otoriter Soeharto ditandai oleh sistem pemerintahan yang terpusat, yang cenderung mengabaikan perkembangan di luar Jawa, sehingga memicu gerakan separatis.

“Memang, ada begitu banyak peraturan daerah yang bermasalah. Sehingga, RUU Omnibus dengan semangat deregulasi perlu didukung,” ujar Direktur Eksekutif Komite Indonesia untuk Pemantauan Otonomi Daerah, Robert Na Endi Jaweng. “Namun, otonomi daerah adalah mandat konstitusional, mekanisme untuk menyelesaikan konflik. Kita tidak bisa mengorbankan hal tersebut, bahkan untuk sesuatu yang sama pentingnya dengan .”

UU Pertambangan tahun 2009 mengatakan bahwa kontrol atas mineral dan batubara oleh negara dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Namun, dalam RUU itu, ‘pemerintah dan/atau pemerintah daerah’ diganti dengan ‘pemerintah pusat’. Sementara, sebuah klausul dalam UU tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengatakan, wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada perusahaan atau badan usaha permanen diputuskan oleh menteri (energi) setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Lantas, RUU yang diusulkan mengatakan, pemilihan daerah-daerah ini terserah kepada pemerintah pusat.

Presiden Jokowi memang mengaku frustrasi bahwa ekonomi Indonesia telah gagal menarik pabrikan yang ingin merelokasi produksi dari China untuk memotong tarif AS yang lebih tinggi. Meski negara ini naik dari posisi ke-120 menuju peringkat 73 dalam World Bank untuk kemudahan dalam melakukan investasi bisnis selama masa lima tahun pertama Jokowi, tujuan presiden adalah menempatkan Indonesia di urutan ke-40.

“Saya akan tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik,” kata Presiden Jokowi dalam sebuah forum bisnis di Canberra selama kunjungan baru-baru ini ke Australia. “Kali ini, pemerintah akan mencoba melakukan itu sekali dan untuk selamanya melalui penerbitan Undang-Undang Omnibus.”

RUU ini sendiri telah menerima umpan balik positif dari sektor swasta, karena sebelumnya banyak pengusaha mengeluhkan prosedur yang panjang dan rintangan birokrasi. Arthur Simatupang, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, mengatakan, anggota sering menggerutu karena harus menyerahkan lusinan hingga ratusan dokumen untuk mengajukan tawaran proyek pembangkit listrik. “Bisnis telah lama mengeluhkan bagaimana dibutuhkan ratusan hari untuk memproses izin di sini, sementara di negara-negara tetangga bisa selesai dalam sebulan,” katanya.

Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, juga menyambut baik langkah pemerintah pusat untuk mengambil fungsi pengawasan dari pemerintah daerah. Pengawasan yang buruk oleh pemerintah daerah, menurutnya, telah mengakibatkan tumpang tindih seperti perusahaan yang berbeda diberikan lisensi untuk wilayah kerja yang sama. “Kurangnya pengawasan juga membuat sulit untuk memastikan praktik penambangan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan,” tutur Hendra.

Hampir senada, analis Fitch Solution mengatakan, RUU Omnibus adalah langkah maju yang baik, yang akan membantu Indonesia menarik lebih banyak dana, dan karenanya secara umum baik untuk ekonomi. Anwita Basu, kepala penelitian risiko negara di Fitch, mencatat keprihatinan mengenai desentralisasi baru-baru ini, namun berujar bahwa desentralisasi telah menjadi salah satu alasan mengapa sulit untuk berinvestasi di Indonesia.

Di sisi lain, beberapa pemimpin daerah mengeluh mereka tidak terlibat dalam penyusunan RUU tersebut. Walikota Bogor, Bima Arya, seperti dilansir CNN Indonesia, bahkan menyebut RUU itu ‘otoriter’, mengutip klausa yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengesampingkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Kritik lain menyebut RUU itu ‘kapitalistis’, merujuk pada ketentuan tentang masalah perburuhan, dan menyebut pemerintahan Jokowi sebagai ‘Orde Baru’.

Presiden Jokowi sendiri telah berjanji bahwa pemerintah pusat akan mengadakan sebanyak mungkin forum dan audiensi dengan publik. Ia mengatakan, bisnis tidak hanya harus bernegosiasi dengan pejabat pemerintah pusat, tetapi juga harus melakukan tawar-menawar dengan kepala daerah setempat dengan kepentingan pribadi.

Loading...