Gelombang Kedua COVID-19 Serang Myanmar, Rohingya Jadi Kambing Hitam

Ilustrasi: pandemik COVID-19 di Myanmar (sumber: aa.com.tr)Ilustrasi: pandemik COVID-19 di Myanmar (sumber: aa.com.tr)

RAKHINE – tengah menghadapi gelombang kedua kasus -19 yang tidak terkendali, menjelang pemilihan umum yang menurut rencana akan digelar pada 8 November 2020 mendatang. Sekali lagi, pemerintah menggunakan sebagai kambing hitam untuk mengatasi kekhawatiran yang berkembang atas penanganan pandemi, serta menolak mereka untuk mendapatkan akses ke perawatan kesehatan.

Pada 2 September, Penasihat Negara, , seperti dilansir dari TRT World, memberikan pidato yang mengancam memberikan hukuman terhadap pelanggar yang ‘sembrono dan tidak simpatik’ dari pembatasan COVID-19. Dia juga mengingatkan orang-orang bahwa kekerasan masa lalu telah membuat Myanmar ‘memalukan’ di hadapan dunia.

Tak lama setelah seruan hukuman dari Aung San Suu Kyi, ujaran kebencian terhadap Rohingya meledak. Outlet media Myanmar, The Voice, memuat karikatur yang menunjukkan seorang pria Rohingya melintasi perbatasan membawa COVID-19 bersamanya, disertai dengan label yang merendahkan ‘penyelundup ilegal’, yang sering digunakan untuk menggambarkan Rohingya.

“Politisi di Myanmar selalu berusaha untuk mengambil keuntungan dari situasi yang kami hadapi. Meskipun tidak ada korban Rohingya pada gelombang kedua, beberapa politisi mulai menyebar isu menentang kami,” ujar aktivis Rohingya, Nay San Lwin. “Dengan semakin dekatnya pemilu, mereka menggunakan kartu ini untuk mendapatkan dukungan dengan menyebarkan kebencian terhadap Rohingya.”

Ilustrasi: aktivis Rohingya (sumber: thestar.com)

Ilustrasi: aktivis Rohingya (sumber: thestar.com)

San Lwin menambahkan, meski korban pertama dan kedua yang memicu gelombang kedua adalah umat Buddha Rakhine, Muslim Rohingya masih disalahkan atas gelombang pandemi yang datang tiba-tiba, dituduh membawa virus dari Bangladesh. Rasisme tersebar luas, dengan Rohingya disebut sebagai ‘penyelundup Bengali’, dalam sebuah artikel di surat kabar. “Kami tidak berdaya di Myanmar. Hukum tidak melindungi kami, kami tidak dapat menghadapi situasi apa pun di sana,” tambah Nay San Lwin.

Kyaw Win, Direktur Eksekutif Jaringan HAM Myanmar, menuturkan bahwa akar penyebabnya adalah sistem kewarganegaraan di Myanmar. Menurutnya, apa yang telah mereka lakukan adalah menciptakan sistem kewarganegaraan yang sangat rasis dan sangat apartheid, yang dapat dengan mudah menargetkan komunitas mana pun untuk merusak sejarah atau kredibilitas mereka, membiarkan mereka melakukan apa pun yang mereka inginkan.

“Ada tiga tingkatan sosial di Myamar. Jika Anda orang Myanmar dan Buddha, Anda berada di puncak. Jika Anda bukan penganut Buddha, mungkin Kristen, tetapi Anda secara etnis adalah Myanmar, Anda adalah warga negara kelas dua,” jelasnya. “Namun, jika Anda Muslim, apakah Anda orang Myanmar atau bukan, Anda berada di lapisan masyarakat paling bawah.”

Ia melanjutkan, jika terjadi sesuatu pada Anda, tidak ada toleransi dari otoritas. Anda diperlakukan dengan kekerasan dan Anda akan hancur. Jadi. Anda tinggal di kamp internal yang terbuka, dan jika Anda masih belum ‘dicabut’, Anda bahkan tidak dapat mengunjungi kota tetangga. Jika Anda melarikan diri, Anda dipenjara, ditangkap, dan disiksa. Dalam hal ini, ketakutan pemerintah Myanmar terhadap penyebaran virus corona mungkin saja merupakan ramalan yang terwujud dengan sendirinya.

Para pengungsi Rohingya (sumber: bloomberg.com)

Para pengungsi Rohingya (sumber: bloomberg.com)

“Rohingya yang kembali, ditangkap dan dipenjara selama enam bulan. Siapa pun yang kembali dari negara mana pun, dibiarkan sendiri,” dia menunjukkan. “Mereka harus menyuap orang, membayar uang penyelundup, bahkan jika mereka pergi ke . Ada banyak kasus ketika mereka tidak bisa datang ke , dan meninggal dalam perjalanan karena butuh satu hingga dua minggu untuk mendapat izin.”

Nay San Lwin yakin pihak berwenang setempat menggunakan COVID-19 sebagai alasan untuk memeras uang dari Rohingya. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka menjadi sasaran pihak berwenang di Negara Bagian Rakhine Utara. “Memeras uang dari Rohingya itu normal. Tidak ada yang mengambil tindakan terhadap polisi setempat atau Polisi Penjaga Perbatasan atau petugas departemen,” tutur San Lwin.

“Jika polisi melihat ada umat Buddha yang melanggar aturan lockdown, mereka tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, bahkan jika Rohingya mengikuti hukum dengan ketat, mereka masih akan diperas tanpa hukum yang melindungi mereka,” sambungnya. “Denda tidak memakai masker 1.000 kyat di kota-kota tempat umat Buddha tinggal, tetapi bisa 10.000 kyat di kota-kota dengan mayoritas Rohingya. Dalam beberapa minggu terakhir saja, lusinan orang Rohingya ditahan di kotapraja Maungdaw, dan baru dibebaskan setelah uang tebusan dibayarkan.”

Rohingya menjadi sasaran aktif, tambah Kyaw Win. Toko tidak ingin menjual makanan kepada mereka. Tetangga memberi tahu pihak berwenang rumah mana yang dimiliki Rohingya, sehingga semakin sulit bagi warga Rakhine untuk bertahan hidup. “Ini bertingkat empat. Singkirkan mereka dari makanan, dana, informasi, dan tenaga. Ungkapan ‘menarik’ untuk itu adalah ‘bunuh semua, hancurkan semua, selesaikan semua’,” pungkas Win.

Loading...