Registrasi Alat Kesehatan Kini Bisa Secara Online, Ini Biayanya

Dibandingkan dengan , di memang masih minim. Berdasarkan data Kementerian (Kemenkes), sekitar 94% alkes dalam negeri masih didominasi oleh -produk .

Padahal, menurut data Kemenkes tahun 2015 lalu, nilai pasar industri alkes bisa mencapai Rp 12 triliun, tetapi tak diimbangi dengan produktivitas alat kesehatan . “Di mana hanya terdapat 6 persen izin edar alkes dalam negeri, selebihnya 94 persen dikuasai alkes impor,” kata Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Yana Aditya.

Oleh sebab itu, RNI pun berusaha untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes dalam negeri, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016. “Sebagai BUMN kami berharap mampu berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas farmasi dan alkes nasional yang saat ini masih dikuasai produk impor,” papar Yana.

Pengurusan registrasi alat kesehatan sendiri pada dasarnya cukup mudah. Pihak Kemenkes pun menyediakan layanan aplikasi registrasi alat kesehatan online untuk mempermudah para pelaku dalam proses pengurusan Sertifikat Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, (PKRT), Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK), serta Izin Edar Produk Alat Kesehatan dan PKRT.

Izin edar alkes diterapkan berdasarkan beberapa kelas mulai dari kelas I, II, dan III. Masa berlaku izin edar alat kesehatan adalah 5 tahun dan dapat diperbarui sepanjang memenuhi persyaratan. Biaya pengurusan izin edar alat kesehatan atau tarif PNBP sesuai PP No. 21 Tahun 2013 untuk alkes kelas III adalah Rp 5 juta, kelas II Rp 3 juta, dan kelas I Rp 1,5 juta. Sedangkan untuk mengurus izin penyalur alat kesehatan biayanya Rp 1 juta per izin dan biaya sertifikasi alkes berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta per sertifikat.

Loading...