Memerintah dari Jerman, Raja Thailand Bisa Diusir Parlemen

Raja Thailand (sumber: dw.com)Raja Thailand (sumber: dw.com)

BERLIN – Parlemen menuturkan bahwa , Maha Vajiralongkorn, mungkin menikmati kekebalan diplomatik selama masa tinggalnya yang lama di villa Bavaria. Meski demikian, Bundestag, sebutan bagi parlemen Jerman, memiliki kekuatan untuk mengusirnya dari negara tersebut, dengan masa tinggal raja yang lama di Eropa telah diawasi dengan ketat di tengah protes demokrasi rakyat Negeri Gajah Putih.

Seperti diberitakan Deutsche Welle, menurut penilaian oleh layanan akademik Bundestag (WD), dan ditugaskan oleh Kiri sosialis, negara Jerman memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk menuntut raja Thailand, meskipun baru-baru ini diancam oleh Menteri Luar Negeri, Heiko Maas. Maas telah memperingatkan Vajiralongkorn agar tidak memerintah negaranya dari Jerman di tengah protes yang sedang berlangsung terhadap apa yang dikatakan para kritikus sebagai ‘pemerintahan raja yang tidak demokratis’. Lebih dari 50 orang terluka dalam di Bangkok selama minggu ini saja.

Namun, selain mengusir raja dari Jerman sebagai ‘persona non grata’, penegak hukum tidak memiliki cara lain untuk menuntut raja, yang mewakili Thailand, bahkan ketika dia sedang berlibur, demikian menurut Bundestag. Artinya, di bawah kekebalan diplomatik, dia tidak dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukan di Jerman atau diawasi.

Vajiralongkorn sendiri telah menghabiskan waktu berbulan-bulan di vilanya di tepi Danau Starnberg, tepat di sebelah selatan Kota Munich. Sementara, di musim semi, ia sering menginap di hotel mewah di resor ski Garmisch-Partenkirchen, menentang larangan menginap di hotel di negara bagian itu, yang merupakan salah satu tindakan Bavaria.

Raja kembali ke negaranya pada bulan Oktober, tetapi Partai Kiri telah meminta pemerintah Jerman untuk melarang dia masuk kembali ke Jerman. “Siapapun yang, seperti raja, secara brutal menindas gerakan demokrasi dengan junta militer, seharusnya tidak diberikan perpanjang visa tinggal di Jerman,” tandas anggota parlemen Partai Kiri, Sevim Dagdelen dan Heike Hänsel, dalam sebuah pernyataan bersama.

Sebelumnya pada awal November, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa raja mengeluarkan dekrit dari Bavaria yang melanggar manusia, meskipun politisi oposisi menganggap ini kurang kredibel, mengingat lamanya raja tinggal di Jerman. “Pertanyaan tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk melawan tindakan yang melanggar hukum masih belum terjawab,” ujar Margarete Brause dari Partai Hijau.

Loading...