Proyek Infrastruktur Untuk Konektivitas ASEAN ‘Mencari’ Investor

KUALA LUMPUR/JAKARTA – Negara-negara di Asia Tenggara sangat membutuhkan dan fasilitas lainnya untuk mengikuti perkembangan yang cepat di kawasan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Kemitraan publik-, yang dipandang sebagai sarana menjanjikan untuk pendanaan proyek-proyek tersebut, sering gagal karena ketidakpastian atas profitabilitas.

ASEAN, dengan bantuan World Bank, telah mengidentifikasi 40 proyek prioritas di seluruh wilayah. Investasi sekitar 110 miliar AS dibutuhkan untuk mendanai guna menjembatani kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam kelompok tersebut.

Dari 40 proyek yang diidentifikasi, ada delapan proyek yang menjadi prioritas utama. Di antaranya, Pelabuhan Makassar dan Jalan Tol Manado- Bitung serta Trans Sumatera di , Laos’ Road No. 3, Expressway di Luzon dan Central Luzon di Filipina, Kanchanaburi-Phu Nam Ron Motorway di , dan Hoa-Vung Tau Expressway di Vietnam.

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 yang akan dilaksanakan melalui kemitraan publik-swasta. Rencana yang diadopsi oleh 10 negara anggota ASEAN pada September 2016 ini berfokus pada lima bidang strategis, yaitu infrastruktur berkelanjutan, inovasi digital, kelancaran logistik, keunggulan peraturan, dan mobilitas masyarakat.

Sayangnya, banyak dari proyek ini yang tidak diminati pihak swasta karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek maupun menengah. ASEAN pun telah mendekati World Bank dan Asian Development Bank untuk memperoleh dana tambahan. “Proyek ini tidak cukup menjanjikan,” keluh seorang pejabat Sekretariat ASEAN.

Namun, beberapa ahli telah menyampaikan ketidaksetujuan mereka, dengan alasan pemerintah tidak dapat memanfaatkan likuiditas yang tersedia hanya karena mereka tidak memiliki keahlian dalam mempersiapkan proses tender dan memasarkannya ke sektor swasta. “Hal ini sangat tergantung pada bagaimana pemerintah menjual proyek ke investor,” kata Ekonom di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia di Jakarta, Fauziah Zen.

Kemitraan publik-swasta di Asia memang belum pulih ke tingkat sebelum krisis keuangan yang melanda pada tahun 1997 silam. CIMB ASEAN Research Institute mengatakan pada tahun 2015 lalu, keterlibatan sektor swasta dalam infrastruktur di ASEAN mencapai 36 miliar dolar AS pada tahun 1997, tetapi saat ini turun menjadi antara 10 miliar dolar AS hingga 20 miliar dolar AS.

“Beberapa negara, seperti Indonesia, cenderung memaksakan seluruh proyek diberikan kepada perusahaan milik negara,” sambung Zen. “Jika semuanya diberikan kepada BUMN, maka apa yang tersisa untuk sektor swasta?”

Salah satu cara untuk mengatasi masalah pendanaan, ditambahkan Zen, adalah melalui penerbitan obligasi proyek. Pasalnya, pinjaman dari lembaga perbankan cenderung lebih mahal untuk proyek-proyek infrastruktur yang sering berlangsung dalam jangka panjang. “Ketika diterbitkan obligasi proyek, investor akan melihat kelayakan dan proyek yang bersangkutan,” imbuh Zen.

Sementara itu, Presiden ASEAN Business Club, Munir Majid, baru-baru ini mengatakan bahwa investor akan tertarik jika proyek-proyek ini tercantum dalam yang transparan dan dengan likuiditas. “Ada begitu banyak dana untuk berinvestasi di aset jangka panjang, tetapi mereka ingin aset tersebut ditempatkan di negara di mana mereka yakin tentang aturan yang memungkinkan mereka bisa keluar ketika mereka ingin menjual,” kata Majid.

Loading...