Proses Dipermudah, Berapa Biaya Perpanjangan IMTA?

Ilustrasi : Pengusaha sedang melakukan perpanjangan IMTA

BATAM/JAKARTA – Bagi para yang ingin mempekerjakan tenaga , harus memiliki IMTA ( Mempekerjakan Tenaga Asing). Jika dokumen sudah lengkap, waktu pengajuan IMTA ini hanya tiga hari dan tanpa biaya. Sementara, untuk mereka yang sudah memiliki IMTA dan ingin memperpanjang, maka dikenakan biaya 100 AS per bulan.

Masing-masing daerah menerapkan perpanjangan IMTA yang berbeda-beda. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batam misalnya, mulai memberlakukan perpanjangan IMTA minimal satu tahun pada awal November ini, yang secara tidak langsung dikatakan bisa mendongkrak pendapatan dari pekerja asing yang bekerja di kawasan tersebut.

“Sekarang tidak ada lagi perpanjangan tiga bulan atau enam bulan, langsung satu tahun,” papar Kepala DPMPTSP Batam, Gustian Riau, dikutip Batam Pos. “Meskipun mereka bekerja tiga bulan, mereka tetap harus membayar satu tahun. Ini berarti nantinya ada peningkatan biaya yang akan diterima. Tahun depan, kami menargetkan pendapatan dari IMTA sebesar Rp45 miliar.”

Dikutip dari situs resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan, ada sejumlah yang wajib dipenuhi perusahaan untuk melakukan perpanjangan IMTA. Syarat-syarat tersebut antara lain alasan perpanjangan IMTA, copy IMTA yang masing berlaku, bukti pembayaran DKPTKA, copy keputusan RPTKA, copy paspor TKA yang masih berlaku, pasfoto ukuran 4 x 6, copy perjanjian kerja, copy bukti gaji TKA, copy NPWP TKA, copy NPWP pemberi kerja, bukti polis asuransi, copy bukti peserta Jaminan Sosial Nasional, serta copy surat penunjukan TKI pendamping.

sendiri akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing untuk meningkatkan investasi di Indonesia, namun akan memperketat pengawasan bagi tenaga kerja asing. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka izin kerja tersebut akan langsung keluar. Namun, apabila belum memenuhi persyaratan, maka tenaga kerja asing tersebut tidak boleh masuk.

“Komitmen mempermudah izin penggunaan pekerja asing tidak hanya dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan baru yang melibatkan kementerian dan lembaga lain yang terkait,” jelas Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri. “Semua prosedur akan lebih singkat, lebih cepat, berbasis online, dan terintegrasi antar-lembaga terkait.”

Loading...