Omnibus Law Tuai Pro Kontra, Rupiah Ditutup Stagnan

Rupiah - www.kaskus.co.idRupiah - www.kaskus.co.id

JAKARTA – Setelah sempat bergerak naik dan turun, rupiah akhirnya stagnan di penutupan Kamis (8/10) sore, ketika kebijakan Omnibus Law yang baru saja disahkan menuai reaksi pro dan kontra dari pasar dan publik dalam negeri. Menurut catatan Bloomberg Index pada pukul 14.59 WIB, mata uang Garuda berakhir di level Rp14.710, sama seperti sebelumnya.

Sementara itu, yang dirilis pukul 10.00 WIB tadi menempatkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) berada di posisi Rp14.750 per dolar, menguat 0,23% dari transaksi sebelumnya di level Rp14.784 per dolar AS. Di saat yang bersamaan, sejumlah mata uang juga mengungguli , menyisakan yen Jepang, won Korea Selatan, dan dolar Taiwan yang melemah.

Menurut Direktur TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim, pendukung penguatan rupiah beberapa hari ini justru berasal dari luar. Kabar kesembuhan Presiden AS, Donald Trump, stimulus tunjangan pengangguran, serta rencana pertemuan antara Inggris dan Uni Eropa memberikan dorongan. Sebaliknya, UU Omnibus Law yang menimbulkan pro dan kontra malah membebani mata uang domestik.

Dari pasar , aset safe haven seperti dolar AS dan yen Jepang, masih menderita kerugian pada hari Kamis, setelah kebangkitan harapan untuk beberapa pengeluaran stimulus AS meningkatkan sentimen investor, sedangkan prospek suku bunga negatif menyeret dolar Selandia Baru. Mata uang Paman Sam terpantau melemah 0,033 poin atau 0,04% ke level 93,597 pada pukul 15.01 WIB.

Seperti diberitakan Reuters, Presiden Donald Trump dan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, tampaknya terbuka untuk mengejar paket stimulus untuk industri penerbangan, meskipun Trump menghentikan pembicaraan dengan Demokrat untuk rencana yang lebih besar. Investor juga mengharapkan pemerintahan Joe Biden, jika terpilih, akan segera mengeluarkan bantuan untuk merangsang .

“Mungkin pasar sedikit lebih santai tentang cerita stimulus fiskal,” kata analis mata uang Bank of Singapore, Moh Siong Sim. “Kita mungkin tidak mendapatkan stimulus fiskal sebelum pemilihan, tetapi jika pemungutan suara benar, dan kita melihat gerakan Demokratik, pasar kemungkinan akan mendapatkan kepastian stimulus fiskal di akhir tahun atau awal tahun depan.”

Loading...