Premi LPS Ditingkatkan, Iuran Jaminan Perbankan ikut Naik

Jakarta Penjamin Simpanan () memegang peranan penting sebagai penyelamat perbankan di kala krisis, yakni dengan menalangi bank sistemik yang mengalami gangguan . Hal ini telah diatur dalam UU Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem (PPKSK).

Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat () meminta agar premi LPS untuk perbankan dinaikkan. Disampaikan oleh Supriyanto, Wakil Ketua Komisi XI RI, dalam Bail in yang dianut lebih mengedepankan peran bankir dalam penanggulangan bank gagal. Itu sebabnya, Supriyanto menyarankan untuk segera menaikkan premi LPS yang kini hanya mencapai 0,2%.

“Sebelum mengajukan kenaikan, pemerintah harus terlebih bicara dengan kalangan perbankan,” ucap Supriyanto dalam sebuah diskusi bertajuk Jakarta Economic Forum di Le Meridien Jakarta, kemarin (4/4).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti. Destry mengatakan bahwa premi LPS saat ini untuk perbankan memang belum mencukupi ratio dana talangan LPS dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Untuk saat ini, dana penjaminan LPS hanya 1,5% dari DPK perbankan nasional, yakni sebesar Rp 4500 triliun. Padahal idealnya, menurut Destry, rasio dana penjaminan dan DPK harusnya mencapai 2,5% jika mengacu pada praktik perbankan .

Cara yang paling mungkin dilakukan untuk meningkatkan premi LPS adalah dengan menaikkan premi penjaminan yang harus dibayar oleh perbankan.

“Dengan kata lain, bank harus menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu agar tidak sampai gagal,” ujar Kartika Wirjoatmojo, Direktur Utama , dalam kesempatan yang sama.

“Sekarang PR (Pekerjaan Rumah) LPS adalah memberikan pengertian kepada perbankan agar mau secara sukarela membayar iuran jaminan itu,” sambungnya.

Loading...