Kunjungi Lebanon, Prancis Ingin Berkuasa di Mediterania Timur dan Tantang Turki

Emmanuel Macron, Presiden Prancis - www.theverge.comEmmanuel Macron, Presiden Prancis - www.theverge.com

BEIRUT – Kunjungan Prancis, Emmanuel Macron, ke usai terjadi ledakan di Beirut, dikatakan para analis sebagai usaha untuk memanfaatkan ketidakstabilan di yang bertujuan memajukan kepentingannya di tersebut. Prancis ingin meningkatkan keterlibatannya di Lebanon dalam kampanyenya untuk menargetkan kepentingan Turki di negara tersebut.

Dilansir dari TRT World, ada laporan bahwa kunjungan Emmanuel Macron ke Beirut mungkin jauh dari altruistik, dengan politisi tersebut ‘condong’ untuk memberi Prancis tender guna membangun kembali utama negara dengan dukungan dari Uni Emirat Arab. Langkah seperti itu akan memberi kedua negara akses lebih lanjut ke Mediterania Timur. “Saya yakin proposal Prancis mungkin didukung dari belakang layar oleh UEA dan mendapat lampu hijau pada saat yang sama dari Iran dan Hizbullah,” kata Dr. Ali Bakeer, seorang analis Timur Tengah.

Belum jelas apakah Lebanon harus mengeluarkan lebih banyak utang untuk pelabuhan yang akan dibangun. Namun, beberapa mempertanyakan apakah politisi Lebanon berusaha menjilat Prancis dalam upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan dengan menjual aset negara ketika seruan untuk mundur berdengung kencang di kalangan rakyat Lebanon.

“Proposal seperti itu akan menempatkan Lebanon di mata persaingan geopolitik regional,” tambah Bakeer kepada TRT World. “Ini menghidupkan kembali pengaruh Iran, sekaligus menegaskan kesan bahwa Prancis bekerja sebagai subkontraktor kebijakan luar negeri untuk beberapa rezim paling terkenal di kawasan tersebut.”

Mengambil keuntungan dari kehancuran akibat ledakan besar pada 4 Agustus, Macron tampaknya memperebutkan pengaruh di negara Levantine bersama sekutunya, Rusia dan UEA. Setelah mendarat di Beirut, Macron meyakinkan beberapa politisi senior Lebanon untuk tidak mengundurkan diri dari jabatan mereka, bahkan ketika kemarahan publik kepada pemerintah makin meningkat. Dia tampaknya mengatakan kepada mereka untuk menunggu sampai dia kembali pada September.

Prancis dan UEA telah bekerja sama secara erat di sekitar Libya dengan memberikan dukungan untuk panglima perang Haftar. Antipati yang mendalam terhadap Turki juga telah mempersatukan mereka. Macron pun sudah melakukan percakapan dengan mitra mereka dari Iran, Presiden Hassan Rouhani, mencari kerja samanya dalam membangun kembali Lebanon. Baru-baru ini, UEA telah berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan Iran, bahkan ketika kedua negara berada di sisi berlawanan untuk konflik di Yaman.

“Mengingat bahwa Riyadh tampaknya sekarang dikesampingkan, dan Abu Dhabi meningkatkan tidak langsungnya dengan Iran di beberapa area regional, ini dapat mengganggu Arab Saudi dan merenggangkan jarak antara Riyadh dan Abu Dhabi,” sambung Bakeer. “UEA percaya bahwa pengaruh atas Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, tidak akan mengakibatkan konflik serius, bahkan jika ini berarti hubungan UEA-Iran yang lebih dekat.”

Prancis juga melihat Lebanon, negara yang sebelumnya pernah mereka jajah antara 1920 hingga 1946, sebagai bagian dari lingkungan pengaruhnya. Penulis yang berbasis di Beirut, Denijal Jegic, berpendapat bahwa campur tangan Macron di Lebanon perlu dilihat secara kritis melalui kecenderungan imperialis dan kolonialis Prancis. “Prancis adalah kekaisaran kolonial yang kalah dan sekarang berusaha untuk memperluas pengaruhnya di seluruh Mediterania dan bekas koloninya,” tandas Jegic.

Gangguan di Lebanon sendiri terjadi bersamaan dengan pengumuman Macron tentang penempatan angkatan laut Prancis ke kawasan Mediterania Timur, lokasi Turki sedang menjajaki potensi simpanan energi di Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Langkah Negeri Anggur ini berpotensi menambah ketegangan di kawasan tersebut.

“Intervensi Prancis bersifat provokatif sehubungan dengan seruan untuk membangun Uni Eropa di Mediterania Timur,” ujar pensiunan Laksamana Turki, Cem Gurdeniz, yang sekarang bekerja sebagai Direktur Forum Maritim di Universitas Koc Istanbul. “Prancis seharusnya mendesak Yunani untuk mengekang klaim maritimnya yang tidak terbatas dan tidak rasional. Namun sebaliknya, mereka menggunakan krisis ini untuk melemahkan Turki di area strategis Mediterania dari Libya ke Siprus, dari Lebanon ke Yunani.”

Permusuhan Macron terhadap Turki jelas terlihat di Libya. Prancis telah menjadi satu-satunya pendukung Uni Eropa dari panglima perang pemberontak Khalifa Haftar, yang telah berusaha untuk menggulingkan Government of National Accord (GNA) yang diakui PBB. Intervensi Turki di Libya atas undangan GNA pada awal tahun ini, dan keberhasilannya dalam melawan Haftar, telah membuat marah Paris.

Sukses tambahan Ankara dari kesepakatan dengan pemerintah Tripoli yang menggambarkan landas kontinen kedua negara, semakin membuat pengaruh Prancis di Libya berkurang. Pemerintah Prancis telah berusaha untuk ‘menyalahkan Turki’ atas kegagalan yang dirasakan. Kicauan Macron datang meskipun Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, meminta semua pihak di Mediterania Timur untuk kembali ke meja perundingan.

Gurdeniz memperingatkan bahwa ancaman Prancis terhadap Turki tidak akan berhasil dan jika terus berlanjut, itu tidak hanya akan memicu pembubaran NATO, tetapi juga perpecahan di dalam Uni Eropa. Baru-baru ini, Prancis telah mengerahkan pesawat tempur di wilayah yang dikelola Greek Cypriot, sebuah tindakan yang digambarkan Gurdeniz sebagai pelanggaran hukum . Pasalnya, keamanan Siprus diatur Treaty of Guarantee, yang ditandatangani pada tahun 1959 antara Siprus, Yunani, Turki, dan Inggris Raya.

Loading...