Anak dan Menantu Ikut Pilkada, Jokowi Bangun Dinasti Keluarga

Presiden Indonesia, Joko Widodo - breakingnews.co.idPresiden Indonesia, Joko Widodo - breakingnews.co.id

JAKARTA – Anak tertua , Gibran Rakabuming Raka, saat ini tengah bertarung menjadi orang nomor satu di Solo. Demikian juga menantunya, Bobby Nasution, yang ikut Pilkada Medan. Jika keduanya terpilih, langkah Presiden Jokowi, demikian dia biasa disapa, untuk mengubah di menjadi ‘dinasti keluarga’ tentu akan berjalan lebih mulus.

“Dalam autobiografi yang ditulis ghost writer, Jokowi pernah mengungkapkan bahwa ia sangat bangga dengan anak-anaknya karena dapat membangun mereka sendiri tanpa bantuannya. Kala itu, ia bertutur bahwa menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan kepada keturunannya,” ujar Ben Bland, direktur di Lowy Institute, dilansir Nikkei. “Jadi, sangat mengejutkan ketika putra dan menantunya mencalonkan diri sebagai walikota.”

Lebih dari 100 juta orang Indonesia memberikan suara untuk 270 gubernur , walikota, dan bupati yang dipilih secara langsung pada hari Rabu (9/12) ini. Gibran adalah favorit yang luar biasa untuk menjadi walikota Solo, posisi ayahnya sebelumnya, sedangkan Bobby menghadapi pertempuran yang lebih sulit untuk menjadi walikota di Medan, sebuah kota penting di Sumatera.

“Pertama kali terpilih pada 2014, Jokowi adalah pemimpin pertama dari luar elit, mantan furniture,” sambung Bland. “Jokowi bangkit dari walikota di kota kelahirannya yang berpenduduk 500 ribu jiwa menjadi presiden negara terpadat keempat di dunia hanya dalam dua tahun. Jalurnya yang cepat didorong oleh rasa frustrasi rakyat terhadap pembentukan politik yang korup dan nepotis.”

Sementara itu, transisi Gibran yang tampaknya mulus dari industri catering ke politik sangat kontras dengan ayahnya, yang harus berjuang untuk memenangkan pencalonan PDIP sebagai walikota Solo. Keterampilan kepemimpinan Jokowi dan hubungannya yang luar biasa dengan para pemilih ditempa dalam api pemilihan yang kompetitif. Sebaliknya, Gibran tampaknya mewakili cara lama berpolitik di Indonesia, jaringan patronase.

“Kedua pencalonan itu menggarisbawahi seberapa jauh Jokowi telah berubah dari orang luar menjadi politisi elit yang sempurna selama enam tahun sebagai presiden,” sambung Bland. “Ia memang membantah bahwa dia ingin membangun sebuah dinasti. Namun, memiliki putra dan menantu yang aktif dalam politik akan meningkatkan pengaruh jangka panjangnya saat ia bersiap untuk mundur pada akhir masa jabatan keduanya pada tahun 2024.”

Lebih penting lagi, ambisi keluarga Jokowi telah menarik perhatian pada kekuatan abadi dinasti politik di Indonesia, 22 tahun setelah autokrat Soeharto digulingkan. Menurut Yoes Kenawas, seorang akademisi Indonesia, lebih dari 100 politisi dinasti bersaing dalam pemilihan hari ini, naik dari sekitar 50 ketika daerah-daerah ini terakhir memilih pemimpin pada tahun 2015.

Di Tangerang Selatan, tiga keluarga terkemuka saling berhadapan, yakni putri Ma’ruf Amin (Wapres Indonesia), keponakan Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), dan keturunan dari klan yang kuat. Sementara, di Kediri, Jawa Timur, putra Pramono Anung (Sekretaris Kabinet Jokowi), Hanindhito Himawan Pramana, mencalonkan diri tanpa lawan.

“Ada enam belas partai yang bersaing dalam pemilihan lokal dan sembilan partai dengan anggota parlemen di parlemen nasional,” tambah Bland. “Namun, ada sedikit perbedaan ideologis yang jelas di antara mereka, dan sebagian besar partai kurang memperhatikan platform kebijakan. Sebaliknya, mereka berfungsi lebih seperti mesin pencari suara selama pemilihan dan mesin distribusi patronase setelah berkuasa.”

Memilih keturunan dari keluarga terkenal, menurut Bland, adalah cara mudah untuk menarik perhatian pemilih ketika partai memiliki sedikit hal lain untuk ditawarkan. Mahalnya biaya untuk mencalonkan diri, mulai dari pengeluaran kampanye hingga distribusi barang-barang kebutuhan pokok yang meluas dan, terkadang, uang tunai dalam upaya untuk ‘membeli’ pemilih, juga menguntungkan kandidat dengan sumber pendanaan dan koneksi yang ada.

“Sebenarnya, para pemilih Indonesia dibuat frustrasi dengan dominasi dinasti, survei terbaru untuk surat kabar Kompas menunjukkan bahwa 61% tidak menyukai praktik tersebut,” papar Bland. “Namun, perubahan struktural, berupa undang-undang dana kampanye yang lebih baik, reformasi partai politik, dan penindakan yang lebih dalam terhadap penyimpangan, akan membutuhkan waktu yang lama. Penangkapan dua menteri kabinet Jokowi baru-baru ini atas tuduhan korupsi menyoroti betapa banyak politisi elit yang masih memandang pemerintah sebagai sapi perah daripada panggilan.”

Kebangkitan Jokowi, yang mengalahkan pengusaha kaya dan politisi elit berpengaruh untuk mengklaim kursi kepresidenan selama dua periode, menunjukkan bahwa perubahan mungkin terjadi di Indonesia. Namun, Bland menggarisbawahi, masuknya keluarganya ke dalam politik, dan kekuatan dinasti Indonesia yang tak henti-hentinya, menunjukkan batas-batas perubahan.

Loading...