Piagam Separatis Ala Prancis, Akses Pekerjaan Wanita Berjilbab Makin Terbatas

Hidup Wanita Muslim di Prancis - flickr: WorkshopxHidup Wanita Muslim di Prancis - flickr: Workshopx

PARIS – Usulan ‘piagam nilai-nilai republik’ dari , Emmanuel Macron, dianggap sebagai penawar dalam perang melawan separatisme ‘Islamis’. Sebuah komisi di Majelis Nasional bahkan sudah menyetujui piagam tersebut. Namun, banyak kalangan yang mengecam karena memberikan kekuatan yang kejam untuk meneliti hampir setiap aspek kehidupan dari hampir enam juta komunitas di Negeri Anggur, termasuk membatasi akses Muslim mendapatkan .

Dilansir dari TRT World, salah seorang wanita Muslim Prancis bernama Tesnim mengatakan bahwa ia awalnya merasa tidak enak setiap kali dirinya harus melepas jilbab di tempat kerja. Namun sekarang, dia sudah terbiasa. Dia biasanya melepas hijab di tempat kerja, tetapi memakainya kembali setelah keluar dari gedung, di transportasi umum, dan di rumah.

“Saya merasa tidak enak setiap kali saya melepas jilbab saya di tempat kerja, tetapi sekarang saya sudah terbiasa,” kata Tesnim. “Tekanan untuk mempertahankan realitas yang saling bertentangan ini menjadi terlalu besar, karena rekan-rekan saya mulai mengetahui bahwa saya mengenakan hijab di luar pekerjaan. Seolah-olah saya bisa merasakan mereka menilai saya karena menjalani kehidupan ganda.”

Sementara itu, Nadia, wanita Muslim di Prancis lainnya, mengambil pendekatan berbeda, bersikeras bahwa jilbabnya tetap dipakai saat bekerja. Akibatnya, dia ditolak secara terbuka oleh banyak perusahaan, bahkan yang tidak dibayar. Dalam satu wawancara dengan sebuah LSM, Nadia sebenarnya mengesankan pewawancara dengan identitas akademis dan kariernya. Namun, ketika dia bertanya apakah mengenakan jilbab akan menjadi masalah, pewawancara menjawab, karena LSM didanai pemerintah, jilbab tidak memungkinkan karena akan bertentangan dengan cita-cita .

Institusi swasta tidak hanya rentan terhadap caprices staf individu seperti ini, mereka juga bisa menjadi sasaran jangkauan negara. Pihak berwenang Prancis secara sewenang-wenang menutup Menengah MHS yang mayoritas siswanya Muslim (90 persen) pada awal Desember 2020. Ini adalah satu-satunya institusi tempat gadis Muslim tidak harus mengorbankan bagian integral dari keyakinan mereka untuk menerima pendidikan.

Harapan bagi Muslim Prancis untuk mengesampingkan identitas agama mereka berakar pada sejarah kebijakan kolonial Prancis dan imigrasi. Model imigrasi Prancis didasarkan pada asimilasi daripada integrasi, model terakhir yang dominan di lingkungan sekuler dan multikultural lainnya seperti AS dan Inggris. Gelombang besar imigrasi tiba selama abad ke-19 dan setelah Perang Dunia Kedua, yang terdiri dari orang Italia, Spanyol, dan kemudian dari koloni untuk mengisi kekurangan tenaga kerja untuk membangun industri.

Setiap gelombang imigran diharapkan menundukkan nilai-nilai budaya dan agama serta penanda identitas dengan nilai-nilai sekularisme negara. Mereka yang berasal dari negara-negara Eropa lainnya, dengan adat istiadat budaya dan agama yang serupa, dengan mudah mengalah. Namun, penolakan umat Islam untuk membuang praktik agama dan budaya, seperti hijab dan niqab, dilihat oleh politisi Prancis sebagai ‘ancaman eksistensial’.

Elizabeth Levy, editor-in-chief sayap kanan dari jurnal Causeur, menyebarkan permusuhan tanpa kompromi terhadap jilbab ketika dia mengatakan bahwa ‘jilbab menyinggung cara hidup tertentu di Prancis’ dan bahwa ‘jilbab sering pergi bergandengan tangan dengan kebencian terhadap Prancis’. Sementara, Menteri Pendidikan, Jean-Michel Blanquer, dalam beberapa kesempatan telah menjelaskan bahwa ‘jilbab tidak diterima’ di Prancis.

Pada September 2020, Maryam Pougetoux, juru bicara Persatuan Mahasiswa Nasional Prancis (UNEF) berpidato di depan Parlemen Prancis tentang dampak COVID-19 terhadap kaum muda. Seorang anggota senior dari partai yang berkuasa, La Republique En Marche, lantas memimpin pemogokan untuk memprotes hijab Pougetoux di Majelis Nasional, yang menunjukkan antagonisme yang kuat terhadap jilbab di tingkat politik tertinggi. Sikap ini sebelumnya sudah muncul pada Macron ketika dia menyatakan pada tahun 2018 bahwa jilbab ‘tidak sesuai dengan kesopanan negara’.

Upaya terbaru Macron adalah membuat Muslim Prancis tunduk pada arahan negara melalui ‘Piagam Nilai Republik’ yang ditandatangani Dewan Kepercayaan Prancis (CFCM), yang harus disetujui oleh semua otoritas agama di negara tersebut. Piagam ini menundukkan keyakinan agama pada kewajiban yang diatur negara kepada setiap warga. Ini juga sekaligus memberi negara pengaruh untuk campur tangan di masjid dan mengontrol keuangan administrasi masjid dan organisasi yang dijalankan oleh umat Muslim.

Undang-undang baru ini dapat secara efektif membungkam kritik yang sah terhadap rasisme institusional yang terdokumentasi dengan baik dengan menyamakannya dengan ‘kebencian anti-Prancis’. Bukan hanya Muslim yang memprotes piagam tersebut, kelompok agama lain seperti The National Council of Evangelicals of France telah menentang ‘otoritarianisme republik’ dan ‘sekularisme intrusif’ ini.

Prancis memang selalu mempertahankan keterikatan yang dalam pada nilai sosial yang telah lama dijunjung dari laicite, sehingga Macron perlu menampilkan dirinya sebagai pembela nilai-nilai nasional tersebut. Namun, kepatuhan buta terhadap sekularisme ini juga membutakan negara secara moral, dan menghambat kemajuannya seperti yang baru-baru ini terlihat dalam penolakan Macron untuk meminta maaf atas kejahatan dan kekejaman yang dilakukan selama pemerintahan kolonial Aljazair.

Tesnim dan beberapa rekannya tidak yakin apa pun akan berubah dalam waktu dekat. Bahkan dia merasa keadaan bisa menjadi lebih buruk. Dia dan banyak lainnya merasa terkepung, terutama sejak penembakan Charlie Hebdo 2015. Mereka telah merasakan erosi terhadap hak-hak dasar dan kebebasan sipil serta kendala dalam menyuarakan pendapat mereka karena takut dicap ‘separatis’. Di bawah piagam, pandangan yang tidak setuju dapat disembunyikan dengan dalih ‘posting yang menghasut kebencian’.

Loading...