Punya Efek di Indonesia, Perusahaan Digital Asing Wajib Bayar Pajak yang Relevan

Perusahaan Digital Asing - thecapitalclub.com.auPerusahaan Digital Asing - thecapitalclub.com.au

JAKARTA – Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa digital asal luar negeri yang memiliki efek signifikan di , seperti Google dan Facebook, harus membayar pajak daerah yang relevan. Peraturan tersebut muncul ketika negara-negara mencari cara terbaik mengenakan pajak pada perusahaan yang sering membayar sedikit pajak di wilayah hukum tempat mereka beroperasi meskipun kehadiran mereka signifikan.

Dilansir Nikkei, masalah ini mendapat sorotan setelah pemerintah Presiden AS, Donald Trump, pada hari Senin (2/12) kemarin mengusulkan sebesar 100 persen untuk barang-barang asal Prancis senilai 2,4 miliar AS. Usul itu lantaran Trump menilai bahwa pajak layanan digital negara tersebut menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi AS secara tidak adil.

Di Indonesia, peraturan sudah mulai berlaku pada tanggal 25 November. Peraturan tersebut menetapkan bahwa perusahaan di luar negeri yang memperdagangkan barang dan jasa di Indonesia, akan diperlakukan seolah-olah mereka hadir secara fisik. Dengan demikian, mereka harus mematuhi aturan perpajakan setempat. Mereka juga harus menunjuk perwakilan di yurisdiksi yang dapat bertindak atas nama mereka.

Peraturan baru akan berlaku untuk perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu di sekitar jumlah , nilai , jumlah pengiriman, dan/atau jumlah lalu lintas. Pemerintah mengatakan bahwa perincian akan diputuskan di kemudian hari. Pemerintah menambahkan bahwa bisnis yang melakukan operasi sebelum peraturan tersebut berlaku, akan memiliki tenggang waktu dua tahun sejak hari penerapan. Perusahaan digital asing juga perlu ‘membantu program pemerintah’, termasuk memprioritaskan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.

internet Indonesia diketahui bernilai 40 miliar dolar AS pada tahun 2019, atau terbesar di Asia Tenggara, dan diperkirakan akan tumbuh hingga 133 miliar dolar AS pada tahun 2025 mendatang, menurut sebuah laporan oleh Google, Temasek, dan Bain & Co. Aplikasi seluler teratas yang digunakan di negara ini termasuk platform media sosial WhatsApp, Facebook, dan Instagram.

Sayangnya, rasio produk domestik bruto (PDB) terhadap pajak di Indonesia tetap rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, sehingga membatasi pengeluaran pemerintah untuk hal-hal seperti dorongan fiskal untuk ekonomi dan infrastruktur. Mengumpulkan pajak dari ekonomi digital domestik diharapkan dapat memberi Indonesia dorongan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk mendanai berbagai proyek, termasuk pembangunan modal baru.

Indonesia sendiri sedang menyusun aturan pajak baru, ketika Presiden Joko Widodo mencoba menyeimbangkan peningkatan pertumbuhan dan menjaga pembukuannya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pada November kemarin bahwa pemerintah akan mengajukan kepada parlemen rencana untuk memotong tarif pajak perusahaan dalam dua tahap untuk mencapai 20 persen pada tahun 2023 dari 25 persen saat ini.

Loading...