Perpanjangan Merek Secara Online Kini Makin Mudah & Biaya Lebih Murah

Jakarta – Sejak tahun 2015 lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merilis daring alias online untuk keperluan perpanjangan merek terdaftar. Seperti diketahui, masa berlaku perlindungan merek terdaftar hanya 10 tahun saja. Dengan online tersebut akan memudahkan dan mempersingkat prosedur perpanjang merek terdaftar dari yang sebelumnya 1 tahun kini cukup 30 menit saja.

“Selain untuk mempermudah pemilik merek dan menyingkat waktu, aplikasi online bertujuan mengurangi pertemuan fisik pemilik merek dengan pegawai , sehingga potensi kecurangan bisa ditekan,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.

Perpanjangan merek terdaftar secara online tersebut bisa diakses lewat laman efiling.dgip.go.id. Namun sebelum melakukan perpanjangan online, pemilik merek diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan registrasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat untuk memperoleh ‘nama ’ dan ‘kata sandi’ untuk mengakses laman tersebut.

Usai mengisi permohonan dan mendapat kode pembayaran lewat aplikasi online, pemilik mereka dapat membayar biaya perpanjangan merek dengan cara ke ATM melalui 44 bank yang terintegrasi dengan Kementerian .

Berikut atau biaya perpanjangan perlindungan merek/merek kolektif terdaftar berdasar PP No. 45 Tahun 2016:

Jangka Waktu Usaha Biaya per Kelas
Elektronik / Online Manual
6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan merek Usaha Mikro & Usaha Kecil Rp 1.000.000 Rp 1.200.000
Umum Rp 2.250.000 Rp 2.500.000
6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek Usaha Mikro & Usaha Kecil Rp 1.500.000 Rp 1.800.000
Umum Rp 3.000.000 Rp 4.000.000

Untuk perpanjangan merek terdaftar secara manual, pemilik merek perlu melengkapi persyaratan seperti mengisi formulir permohonan perpanjangan merek rangkap 4, fotokopi sertifikat merek yang hendak diperpanjang, surat pernyataan hak, serta fotokopi identitas pemohon/akta pendirian badan hukum/NPWP badan hukum jika pemohon merupakan badan hukum.

Loading...