Percepat Deregulasi, Proyek Infrastruktur Jokowi Justru Tertinggal Jauh

Presiden Joko Widodo - news.detik.comPresiden Joko Widodo - news.detik.com

JAKARTA – Saat dilantik untuk masa jabatan lima tahun kedua, Presiden bermimpi untuk menjadikan menjadi salah satu dari lima negara teratas dunia pada tahun 2045. Ia memang membuat kemajuan dalam deregulasi dalam upaya untuk menarik lebih banyak investor asing. Sayangnya, pemerintahan yang dipimpinnya tertinggal dalam agenda pekerjaan umum, termasuk dan pengadaan pekerja terampil.

Dilansir dari Nikkei, untuk menempatkan Indonesia menjadi salah satu raksasa ekonomi, Presiden Jokowi berjanji akan membangun yang terampil, membangun infrastruktur, melakukan deregulasi, melakukan reformasi birokrasi, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Selasa (20/10) kemarin, saat menyelesaikan tahun pertama masa jabatan kedua, ia telah membuat kemajuan dalam deregulasi untuk menarik asing, tetapi tertinggal dalam agenda pekerjaan umum.

DPR mengesahkan RUU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Walau mendapat kritikan yang mengakibatkan demonstrasi, Bank Dunia memuji undang-undang tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis Jumat (16/10), menyebutnya sebagai ‘upaya reformasi besar untuk membuat Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang negara untuk menjadi masyarakat yang sejahtera’. Undang-undang ini mentransfer semua dokumen investasi , mempersingkat menjadi beberapa hari . Pemerintah nantinya juga akan menyederhanakan nilai gaji para birokrat.

Sayangnya, di sisi lain, agenda utama Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur, harus tertinggal. Dana yang dianggarkan untuk relokasi ibukota dari Jakarta ke Kalimantan malah diarahkan untuk menahan dampak pandemi virus corona. Kantor-kantor pemerintah seharusnya mulai direlokasi pada tahun 2024, tetapi apakah jadwal itu bisa diterapkan atau tidak, telah menjadi pertanyaan terbuka. Secara simbolis, proyek ambisius untuk memindahkan ibukota masih belum terlaksana.

Selain itu, pembukaan rel kecepatan tinggi yang menghubungkan Jakarta ke kota metropolitan Bandung kemungkinan akan diundur hingga tahun 2022 atau lebih lama. Jalur tersebut sedang dibangun bekerja sama dengan China. Rencana untuk mengembangkan jalan raya nasional juga terhenti di beberapa bagian.

Indonesia juga mendukung pengembangan karier, baik itu melibatkan pelatihan kerja, mendapatkan kredensial, atau mencari pekerjaan. Namun, pandemi telah mengganggu program itu. “Coronavirus memaksa pelatihan untuk online, dan (program pengembangan tenaga kerja) belum efektif,” kata Bhima Yudhistira dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Survei oleh lembaga Indikator telah menunjukkan tren penurunan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka puas dengan kinerja Jokowi. Namun, jajak pendapat terbaru pada 20 September memiliki peringkat persetujuan pekerjaannya di 68,3%, naik 3,1 poin dari survei bulan Juli. Peningkatan tersebut, menurut pengamat, berasal dari masyarakat yang merasakan manfaat dari program stimulus ekonomi.

Loading...