Perangi Hoax di Asia, Facebook Hadapi Sejumlah Tantangan

FacebookFacebook

TOKYO – terbesar di dunia, , saat ini tengah berjuang melawan berita palsu (hoax) di kawasan Asia, salah satu dengan penyebaran hoax paling cepat yang menyesatkan dan memecah-belah komunitas lokal. Sayangnya, inisiatif tersebut, yang berpusat pada kemitraan dengan organisasi pemeriksa fakta dari pihak ketiga, menghadapi tantangan berat, termasuk protes dari Filipina dan ancaman pemblokiran di Indonesia.

Menurut yang diturunkan , kepala eksekutif sekaligus pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, berupaya untuk ‘mengambil lebih banyak tanggung jawab’ atas konten yang dibagikan di platform internet. Hal tersebut bermula dari kebocoran data jutaan pengguna Facebook ke Cambridge Analytica, sebuah perusahaan penelitian yang terkait dengan kampanye Donald Trump dalam pemilihan presiden AS tahun 2016.

Sekitar awal April 2018, Facebook mulai meluncurkan pengecekan fakta di kawasan Asia. Media sosial ini melakukan kemitraan dengan International Fact-Checking Network (IFCN) Poynter Institute, sebuah forum untuk pengecekan fakta, yang meliputi Rappler dan Vera Files di Filipina, BOOM yang berbasis di Mumbai (India), dan Tirto.id di Indonesia. Facebook akan menghentikan berita yang dinilai salah oleh mitra-mitra ini agar tidak muncul di feed pengguna.

Di Indonesia, berita palsu telah memicu ketegangan politik jelang Pilkada pada bulan Juni mendatang. Pada bulan Maret, polisi mengungkap dugaan sindikat hoax yang menyebut diri mereka ‘Tentara Cyber ​​Muslim’, yang telah menyebarkan laporan palsu seperti bangkitnya PKI. Sementara, di India, platform media sosial mengedarkan foto-foto pria Hindu yang dikatakan telah dibunuh oleh massa Muslim, di tengah ketegangan komunal yang disebabkan oleh pembunuhan seorang pemuda Hindu di sebuah kota di negara bagian Uttar Pradesh.

“Inisiatif Facebook adalah upaya pertama untuk memerangi kesalahan informasi melalui media online,” kata direktur IFCN Poynter Institute, Alexios Mantzarlis. “Tidak diragukan lagi akan banyak pelajaran jika, dan ketika Facebook memutuskan untuk berbagi data tentang bagaimana proyek ini telah naik hingga sekarang.”

Sayangnya, meski kemitraan telah berbuat banyak untuk mengurangi permusuhan yang disebabkan berita palsu, namun memicu kontroversi di Filipina, ketika pemerintah Presiden Rodrigo Duterte menuduh Facebook bermitra dengan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahannya. Meski Vera Files mengatakan pihaknya juga memeriksa secara faktual pejabat lain selain Duterte, dan Rappler mengatakan akan menjamin ‘ketelitian dan kualitas’ dalam proses pengecekan fakta, namun seorang pejabat pemerintah meminta pendukung Duterte untuk memboikot Facebook.

Di dalam negeri, kemitraan dengan media online lokal belum meruntuhkan niat Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup platform tersebut jika mereka gagal memberikan penjelasan bagaimana data pribadi dari 1 juta pengguna Indonesia bisa bocor dalam skandal Cambridge Analytica. Seorang pejabat kementerian mengatakan bahwa Facebook sudah mengirim surat pada tanggal 25 April yang mengklaim pihaknya telah membatasi atau mengakhiri beberapa aplikasi pihak ketiga yang diyakini telah digunakan untuk mencuri data pribadi pengguna.

Beberapa ahli pun menunjukkan bahwa menangani berita palsu di Facebook saja tidak akan cukup untuk membendung arus hoax di India. Menurut pendiri dan kepala eksekutif Network Intelligence, konsultan keamanan cyber India, KK Mookhey, tantangan yang lebih besar adalah penyebaran berita palsu melalui WhatsApp. Pasalnya, data pada aplikasi chatting yang juga dimiliki Facebook itu dienkripsi dan tidak ada algoritme yang dapat memantau itu.

Kurangnya pemeriksa fakta independen di tempat lain di Asia juga kemungkinan akan menghambat ekspansi inisiatif Facebook. Facebook saat ini hanya bisa berfungsi dengan organisasi yang diverifikasi dengan IFCN. “Sangat sedikit proyek pemeriksa fakta di Asia yang memenuhi , yang dapat didaftarkan,” tambah Mantzarlis.

Loading...