Penting untuk Penerbitan Sertifikat Tanah, Berapa Harga Jasa Pengukuran Lahan?

Jasa Pengukuran Lahan - www.republika.co.idJasa Pengukuran Lahan - www.republika.co.id

Pengukuran tanah atau yang biasa disebut dengan pemetaan/topografi biasanya dibutuhkan untuk keperluan analis perencanaan maupun pelaksanaan irigasi, konstruksi, hingga perencanaan untuk , serta bangunan lainnya. Untuk mengukur suatu tanah atau lahan biasanya dibutuhkan perusahaan atau penyedia yang memang bisa secara profesional memberikan hasil pengukuran tanah yang tepat. atau biaya jasa ukur tanah biasanya bergantung dari luas tanah yang hendak diukur dan tanah.

Sebagai perbandingan, harga jasa pengukuran tanah di Bandung biasanya akan berbeda dengan yang berlaku di Bogor atau Surabaya. Hal ini juga biasanya ditentukan dari penyedia jasa (surveyor) mana yang hendak digunakan. Misalnya saja untuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi), salah satu penyedia jasa pengukuran tanah mematok harga satuan Rp 400 per meter persegi (m2) untuk topografi jalan tol dan jalan umum dengan minimum Rp 3.500.000 (di bawah 10.000 m2 dikenai harga minimum).

Sedangkan untuk keperluan pengukuran kavling, staking out untuk perumahan atau developer, harga satuannya dipatok Rp 500 per meter persegi dengan minimum Rp 3.000.000 (di bawah 6.000 m2 dikenai harga minimum). Lain lagi dengan penyedia jasa di Surabaya, mematok jasa pengukuran luasan tanah untuk rencana perumahan, konstruksi, sawah, lahan kosong, dan lain-lain dengan biaya Rp 750.000 per 1.000 meter. Kemudian pengukuran stake out patok kavling perumahan sesuai site plan dikenai harga per kavling Rp 150.000. Adapun untuk jumlah di bawah 10 kavling dihitung Rp 1.500.000.

Meski jasa pengukuran tanah cukup dibutuhkan, rupanya menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya ada 9.200 juru ukur tanah bersertifikat di Indonesia. Jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk mengejar target penerbitan tanah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebanyak 9-10 juta bidang tanah yang harus bersertifikat pada 2019-2020.

“Dari total 9.200 tenaga Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK) yang bersertifikat, sebanyak 7.200 orang berasal dari swasta dan hanya 2.000 dari BPN,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Kementerian ATR/BPN R Muhammad Adi Darmawan, Rabu (24/10/2018), seperti dilansir Gatra.

“Terus terang, keberadaan juru ukur dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional lebih banyak menggantikan pegawai yang pensiun. Sehingga mau tidak mau kami memberi porsi lebih banyak pada juru ukur swasta,” sambungnya.

Loading...