Peringati Tiga Tahun Eksodus, Pengungsi Rohingya Gelar Aksi Diam

Aksi Protes Diam Pengungsi Rohingya - www.cfr.orgAksi Protes Diam Pengungsi Rohingya - www.cfr.org

MYANMAR/BANGLADESH – Hampir satu juta pengungsi Rohingya yang terjebak di Bangladesh menandai tiga tahun pelarian mereka dari Myanmar lewat aksi protes dengan diam selama sehari pada Selasa (25/8) waktu setempat di dalam tenda mereka yang tipis dan bocor. Tidak ada aksi unjuk turun ke jalan lantaran Bangladesh melarang pertemuan orang dalam banyak karena pandemi .

Dilansir dari TRT World, operasi pada Agustus 2017 lalu, yang telah memicu tuduhan genosida di pengadilan tinggi PBB, mengusir 750.000 warga Rohingya dari bagian Rakhine Myanmar ke tetangga Bangladesh, untuk bergabung dengan 200.000 orang yang melarikan diri sebelumnya. Tiga tahun setelah kejadian tersebut, masih tanpa atau yang layak untuk anak-anak, kecil kemungkinan untuk kembali ke Myanmar, karena sebagian besar anggota minoritas Muslim telah lama diperlakukan sebagai penyusup yang inferior.

Untuk peringatan pada tahun lalu, Mohibullah, seorang tokoh kamp pengungsian, memimpin demonstrasi sekitar 200.000 pengunjuk rasa di Kutupalong, jaringan kamp terbesar di tenggara Bangladesh, tempat 600.000 orang tinggal dalam kondisi sempit dan tidak sehat. Namun, pihak berwenang Bangladesh, yang semakin tidak sabar dengan Rohingya dan yang setahun lalu sudah memutus akses internet di kamp-kamp, ​​kali ini melarang pertemuan karena pandemi virus corona.

Akses kamp-kamp yang luas telah terputus dari seluruh Bangladesh, dengan militer mendirikan pagar kawat berduri di sekelilingnya. Sementara, di dalam, pergerakan orang sangat dibatasi. Kekhawatiran virus mematikan dapat menyebar seperti api, karena jarak fisik hampir tidak mungkin. Meski demikian, entah benar atau tidak, kamp tersebut melaporkan hanya 84 kasus yang dikonfirmasi dan enam kematian.

“Rohingya akan menandai ‘Hari Peringatan Genosida’ dengan keheningan dan doa di rumah reyot mereka sepanjang hari,” kata Mohibullah. “Tidak akan ada aksi unjuk rasa, tidak ada pekerjaan, tidak ada salat di , tidak ada LSM atau kegiatan bantuan, tidak ada sekolah, tidak ada madrasah, dan tidak ada pembagian makanan.”

Bangladesh sebenarnya telah menandatangani perjanjian dengan Myanmar untuk memulangkan para pengungsi, tetapi mayoritas warga Rohingya menolak pulang tanpa jaminan keamanan dan hak-hak mereka. Sekitar 600.000 orang Rohingya memang tetap berada di Myanmar, tetapi sebagian besar tidak dianggap sebagai warga negara, hidup dalam kondisi yang digambarkan Amnesty International sebagai kondisi ‘apartheid’. “Rohingya tidak yakin dengan ketulusan pemerintah Myanmar,” tutur Menteri Luar Negeri Bangladesh, Masud bin Momen.

Khin Maung, seorang aktivis Rohingya berusia 25 tahun yang kehilangan 10 kerabat dalam insiden tahun 2017, mengatakan bahwa suasana di kamp-kamp itu sangat tertekan. Warga dikatakannya menginginkan kembali ke rumah, namun mereka tidak melihat harapan langsung. “Keputusasaan telah menyebabkan ratusan orang melarikan diri dari kamp pada tahun ini dengan perahu reyot, yang sering diatur oleh geng perdagangan manusia yang tidak bermoral,” ujarnya.

Setidaknya, 24 pengungsi diyakini telah tenggelam di lepas pantai Malaysia sepanjang bulan lalu dalam serangkaian tragedi. Sementara, satu-satunya yang selamat berhasil berenang ke pantai. “Myanmar perlu menerima solusi internasional yang menyediakan pemulangan pengungsi Rohingya yang aman dan sukarela, sedangkan Bangladesh seharusnya tidak membuat kondisi yang tidak ramah bagi pengungsi yang tidak punya tempat tujuan,” tandas Brad Adams dari Human Rights Watch.

Bangladesh sendiri dikabarkan akan mencabut pembatasan akses internet yang diberlakukan pada hampir satu juta pengungsi Rohingya. Pasalnya, pemerintah negara itu telah mendapat tekanan dari PBB dan kelompok bantuan untuk mengakhiri pembatasan karena khawatir dapat menghambat upaya untuk mengekang penyebaran virus corona dan memberikan pendidikan dasar kepada ribuan anak.

Sejak tahun lalu, pengungsi Rohingya hanya dapat mengakses internet jaringan 2G yang lebih lambat, sehingga sulit bagi mereka untuk tetap berhubungan dengan kerabat di tempat lain atau bahkan memberikan pendidikan informal kepada anak-anak di kamp-kamp, ketika ​​tempat sekolah dilarang. Kementerian Luar Negeri Bangladesh berdalih, pelarangan internet berkecepatan tinggi di kamp-kamp karena itu dapat digunakan untuk menyebarkan ‘rumor tak berdasar dan informasi yang salah’, yang dapat ‘menimbulkan kepanikan dan mengacaukan kamp’.

Sebelumnya, serangan oleh pemberontak Rohingya di pos polisi dan pangkalan militer adalah pembenaran pemerintah Myanmar untuk melancarkan tindakan keras yang memaksa lebih dari 730.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Namun, penyelidik PBB kemudian menyimpulkan bahwa kampanye militer Myanmar dilakukan dengan ‘niat genosida’. Myanmar sendiri menyangkal hal itu, dengan mengatakan bahwa tentara sedang memerangi pemberontakan.

Refugees International baru-baru ini menyerahkan petisi kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 10.000 orang, yang mendesak Washington untuk secara resmi menyatakan militer Myanmar bersalah atas genosida. Menurut Daniel Sullivan, advokat senior hak asasi manusia di Refugees International, apa yang terjadi tiga tahun lalu adalah salah satu kekejaman terbesar dan paling mengerikan di zaman modern.

Loading...