Pengembangan Ekonomi Digital, ASEAN Perlu Membuat Standar Bersama

Pengembangan Ekonomi Digital - laruno.comPengembangan Ekonomi Digital - laruno.com

JAKARTA – Kawasan Tenggara telah membuat langkah dalam mendukung internet atau yang tumbuh cepat di ini dengan regulasi yang efektif. Namun, ASEAN perlu bergerak cepat untuk menciptakan digital bersama serta menghindari aturan nasional yang memecah belah.

“ASEAN tahun lalu menjadikan regulasi digital sebagai fokus yang jelas, terutama integrasi ekonomi dan konektivitas digital,” ujar direktur pelaksana Asia Internet Coalition, Jeff Paine, dilansir Nikkei. “ASEAN melewati tonggak penting pada tahun 2018, termasuk masterplan informasi dan komunikasi, kerangka kerja pada integrasi digital, cyber-security, smart city, perjanjian e-commerce, dan deklarasi bersama untuk meminimalkan efek berbahaya dari berita palsu.”

Pada pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali, Oktober tahun lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, berbicara tentang pentingnya menempatkan inovasi di atas regulasi. Sementara, pada ASEAN World Economic Forum di Hanoi, Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, menyatakan bahwa aturan dasar perlu ditetapkan untuk operasi berbagi ASEAN dan standardisasi untuk berbagi dan penggunaan yang efektif.

Namun, di lapangan, perkembangan regulasi terkadang kurang positif, tidak terkecuali di Vietnam. Hukum negara tentang cyber security, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2019, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kontrol konten, lokalisasi data, dan privasi. Sementara, amandemen yang telah lama diharapkan terhadap undang-undang data Indonesia, masih terhenti di tengah kekhawatiran tentang ketentuan yang ambigu dan kurangnya pedoman implementasi.

Di Thailand, RUU Keamanan Siber diusulkan sebagai tanggapan atas pelanggaran di seluruh dunia oleh ransomware WannaCry. Meskipun berniat baik dalam upaya melindungi negara terhadap serangan siber yang serupa, undang-undang yang diusulkan mendapat kecaman publik karena menambah kekuatan negara dan menciptakan dasar bagi potensi pelanggaran privasi.

Tahun 2019 adalah tahun yang penting bagi Thailand, yang akan mengadakan pemilihan umum. Kepemimpinan Bangkok akan menjadi sangat penting dalam memastikan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital ASEAN. Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, telah berjanji untuk memprioritaskan konektivitas ASEAN yang lebih besar untuk memperkuat bisnis.

Data adalah tulang punggung ekonomi digital, penting bagi semua sektor ekonomi, baik publik maupun swasta, juga bisnis besar dan kecil. Akses, penggunaan, dan pertukaran data lintas batas sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di era digital. Sebaliknya, pembatasan aliran data lintas batas tidak hanya merusak daya saing negara yang menerapkan kebijakan tersebut, tetapi juga yang berada di ujung penerima aliran data.

Ini lebih penting di Asia Tenggara, dengan banyak yurisdiksi di negara-negara tunggal besar seperti AS, China, atau Jepang. Seperti yang dikatakan Direktur Pelaksana Otoritas Moneter Singapura, Ravi Menon, bahwa mereka membutuhkan lebih banyak konektivitas data dan lebih sedikit pelokalan data. “Tindakan pelokalan data sedang meningkat di seluruh dunia dan ini merupakan risiko serius,” katanya.

Sebuah baru-baru ini oleh Universitas Thammasat di Thailand dan Asia Internet Coalition menemukan bahwa apa yang disebut ‘over the-tops’ (OTT), perusahaan yang menyediakan streaming media langsung ke perangkat seluler, telah menyumbang sebanyak 36 miliar baht (1,1 miliar dolar AS) dan 30.000 pekerjaan untuk ekonomi Thailand, bahkan pada tahap awal adopsi digital ini. Anggota ASEAN harus mendukung layanan OTT, mengakui peran mereka dalam menciptakan nilai ekonomi dan sosial untuk startup dan perusahaan kecil dan menengah.

“Untuk mendapatkan regulasi yang tepat, semua orang harus memainkan perannya,” tambah Paine. “Karena perusahaan teknologi berupaya meningkatkan platform dan layanan mereka serta melindungi privasi dan keamanan pengguna, mereka juga harus mendukung literasi digital yang lebih besar, dan memastikan mereka bertanggung jawab kepada pelanggan yang dilayani.”

Paine melanjutkan, perusahaan teknologi juga harus mendukung dialog industri terbuka, untuk mencoba memastikan semua kepentingan seimbang dan bahwa hambatan untuk pertumbuhan tidak tercipta. Percakapan semacam itu jauh lebih bermanfaat jika dilakukan lebih awal, sebelum undang-undang disusun. “Wilayah ini sekarang memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur menuju regulasi cerdas,” pungkas Paine.

Loading...