Pendapatan Minyak Merosot, Brunei ‘Dekati’ China dan Arab Saudi

Minyak merupakan komoditas utama untuk menyokong Brunei Darussalam dengan menyumbang 60 persen dari domestik bruto (PDB) dan lebih dari 90 persen pendapatan . Namun, dengan kemerosotan harga minyak sejak tahun 2015 lalu membuat setempat khawatir pendapatan tidak bisa mencukupi standar hidup tinggi yang telah lama berlangsung di negara tersebut.

Pendapatan pemerintah telah jatuh sebesar 70 persen antara tahun 2013 hingga 2016. Sejumlah menteri di kabinet pun telah memangkas belanja publik secara drastis. mengalami defisit 2,65 miliar AS untuk tahun yang berakhir Maret, setara dengan sekitar 17 persen PDB dan proporsional yang lebih tinggi dari Yunani ketika terjadi krisis di zona Eropa.

Pemerintah Brunei sendiri telah mengambil beberapa langkah antisipasi, seperti perampingan tenaga kerja di industri minyak dan gas, serta peniadaan perekrutan karyawan baru dan pemotongan beberapa tunjangan untuk PNS. Namun, langkah-langkah ini dinilai tidak akan cukup untuk menempatkan Brunei kembali ke jalur karena upaya diversifikasi perekonomian dan perbankan di negara tersebut telah jatuh, mengingat persaingan yang ketat dari negara tetangga di , seperti Malaysia, Thailand, dan .

Kebutuhan mendesak Brunei untuk menyelamatkan diri dari bahaya ekonomi memungkinkan China untuk berpengaruh di geopolitik Asia Tenggara. Dalam perjanjian sebesar 6 miliar dolar AS mengenai investasi China ke kilang minyak dan infrastruktur lokal serta perjanjian untuk kerja sama dan pertanian, Brunei pun mengambil sikap diam dalam klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan.

Sementara itu, hubungan Brunei dengan Arab Saudi, yang notabene merupakan sekutu utama sekaligus dan pendukung ambisi syariah-nya, sempat renggang. Sebuah laporan dari Brunei Times yang menyebutkan ada hubungan antara penurunan harga minyak dengan rencana Kerajaan Arab menaikkan biaya visa untuk ibadah telah memicu kemarahan diplomat Arab Saudi di Brunei.

Setelah diskusi internal yang panjang untuk menenangkan Arab Saudi, pemerintah memutuskan mencabut lisensi publikasi Brunei Times pada tanggal 5 November lalu. Pembersihan itu dilakukan secara cepat dan tiba-tiba, bahwa edisi terakhir akan dipublikasikan pada 7 November dan pekerjaan para jurnalis dihentikan seminggu kemudian.

Masyarakat setempat berspekulasi bahwa tidak ada perusahaan terkemuka yang tutup dalam waktu singkat tanpa peringatan dini dan campur tangan pemangku kepentingan. Laporan media internasional pun menghubungkan penutupan koran dengan cerita visa Arab Saudi yang disebabkan badai media sosial di Kesultanan Brunei, dengan dukungan besar secara online sekaligus kecaman untuk Brunei dan pemerintah Arab Saudi atas peran mereka dalam kematian publikasi.

Loading...