Tingkatkan Retorika Anti-Muslim, Pemerintahan Macron Permasalahkan Proyek Masjid di Strasbourg

Proyek masjid di Strasbourg (sumber: aw-journal.com)Proyek masjid di Strasbourg (sumber: aw-journal.com)

PARIS – , Emmanuel Macron, agaknya meningkatkan retorika anti-Muslim menjelang pemilihan . Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, baru-baru ini menuduh Walikota Strasbourg, Jeanne Barseghian, dengan apa yang disebutnya sebagai ‘ Islam’ lantaran menyetujui hibah untuk pembangunan masjid di kota tersebut.

“Balai kota Strasbourg mendanai sebuah masjid yang didukung oleh federasi yang menolak menandatangani piagam prinsip-prinsip Prancis untuk Islam dan yang membela politik Islam,” kicau Darmanin dalam akun Twitter resminya. “Dengan tegas agar setiap orang membuka mata mereka dan bahwa undang-undang separatisme akan segera diundangkan.”

Pada hari Senin (22/3) kemarin, seperti dilansir dari TRT World, kota di Kota Strasbourg, yang dipimpin Jeanne Barseghian, menyetujui hibah hampir 3 juta AS kepada Konfederasi Islam Milli Gorus (CMIG), sebuah badan amal Islam pan-Eropa. CMIG sendiri merupakan satu dari sejumlah konfederasi Muslim di Prancis yang telah menolak untuk menandatangani Piagam Imam yang kontroversial.

Piagam tersebut, sebuah dokumen yang ingin diadopsi Macron, telah memicu perdebatan di kalangan umat Muslim. Ketika piagam tersebut pertama kali diterbitkan pada bulan Januari kemarin, beberapa organisasi Muslim menolak untuk menandatangani, salah satunya adalah CMIG. Akibatnya, krisis legitimasi telah mengaburkan implementasi piagam tersebut.

CMIG mengatakan bahwa piagam apa pun yang mengatur tindakan para imam harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan komunitas Muslim di negara itu, bukan dipaksakan oleh pemerintahan Macron. Piagam itu, antara lain, bertujuan untuk membungkam para imam agar tidak berbicara tentang masalah keadilan sosial di Prancis dan luar negeri yang penting bagi komunitas Muslim di negara itu.

Sekularisme Prancis yang biasanya kaku dan ekstrem, yang juga dikenal sebagai laicite, mengatur pemisahan ketat antara gereja dan negara. Namun, di wilayah Strasbourg, semuanya berjalan sedikit berbeda. Di bawah Concordat in Alsace-Moselle, wilayah tersebut diatur oleh seperangkat undang-undang tahun 1801 yang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan keagamaan dan mewajibkan pendidikan di sekolah.

Sementara pemerintahan Prancis membatalkan Concordat pada tahun 1905, yang awalnya ditandatangani di bawah periode Napoleon, tetapi pada saat itu wilayah Strasbourg masih berada di bawah kendali Jerman. Ketika sudah menjadi bagian dari Prancis setelah Perang Dunia I, undang-undang unik tersebut tetap berlaku.

Karena itu, kontroversi terbaru dinilai bukanlah tentang sekularisme di Prancis, tetapi lebih tentang pemerintah yang menggunakan kesempatan untuk menyebarkan pesan anti-Islam menjelang pemilihan presiden pada tahun 2022. Pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, berada di depan dalam pemilihan untuk pemilihan presiden 2022, dan hampir 60 persen orang Prancis tidak menyetujui kebijakan yang dilakukan Macron.

Loading...