Bukan Infrastruktur, Pemerintahan Jokowi Perlu Perbaiki Defisit Demokrasi

Presiden Joko Widodo - merahputih.comPresiden Joko Widodo - merahputih.com

JAKARTA – Enam bulan setelah pemilu, Joko Widodo akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada 20 Oktober mendatang. Dalam masa baktinya yang terakhir sebagai , karena dibatasi konstitusi, Jokowi melakukan langkah berani dengan rencana pemindahan ibukota. Namun, di luar ambisi progresifnya, ia sebenarnya mampu menggunakan kekuatannya untuk membantu mengubah menjadi negara demokrasi penuh.

“Meskipun baru-baru ini mengadakan umum kelima yang bebas dan adil sejak jatuhnya rezim Suharto tahun 1998, Indonesia tetap menjadi negara demokrasi yang tidak liberal dengan standar ,” ujar Endy M. Bayuni, senior editor Jakarta Post, dalam sebuah kolom di Nikkei. “Banyak kebebasan dan hak asasi manusia tidak sepenuhnya ditegakkan.”

Endy melanjutkan, intoleransi terus tumbuh, disertai dengan vigilantisme, yang ditujukan pada minoritas dan komunitas LGBT+. Catatan hak asasi manusia negara juga lemah. Pada bulan Agustus, protes besar-besaran meletus di Papua, dipicu oleh klaim bahwa warganya adalah korban rasisme di seluruh negara. Para pengunjuk rasa bahkan menyerukan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Indonesia.

“Catatannya dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan telah mengecewakan,” sambung Endy. “Mereka yang percaya bahwa Jokowi gagal memenuhi janji untuk meningkatkan hak-hak sipil ketika ia pertama kali terpilih pada tahun 2014, memilihnya kembali karena penantangnya, Prabowo Subianto, memiliki catatan hak asasi manusia yang bahkan lebih buruk lagi di tahun 1990-an.”

Memperbaiki beberapa masalah ini, akan berarti mengecewakan kaum konservatif, sebuah konstituensi kunci yang Jokowi coba rayu dalam pemilihan terakhir dengan memilih KH Ma’ruf Amin sebagai pasangannya. Namun, pilihan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang karakter masa jabatan kedua Jokowi di Indonesia.

“Penganiayaan terhadap komunitas Syiah dan Ahmadiyah, yang dianggap sebagai Muslim yang menyimpang oleh Muslim Sunni, menunjukkan bagaimana Muslim konservatif dapat mendorong agenda mereka di bawah pemerintahan,” tambah Endy. “Penutupan paksa beberapa gereja Kristen, sebagian di wilayah Jakarta, adalah contoh lain.”

Di samping itu, sentimen anti-China kembali muncul selama pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 ketika Basuki ‘Ahok’ Purnama, etnis Tionghoa dan seorang Kristen, kalah dari lawannya, Anies Baswedan, yang bermain berdasarkan prasangka agama dan ras dalam kampanyenya. Kritik terhadap komunitas LGBT+ pun telah menyebar sejak Kementerian Riset, , dan Tinggi pada tahun 2017 melarang universitas negeri menyediakan konseling mahasiswa kepada mereka.

“Salah satu indikasi meningkatnya pengaruh Muslim konservatif adalah usulan hukum pidana yang baru, yang difinalisasi oleh gugus tugas parlemen pekan lalu, yang akan mengkriminalisasi seks di luar pernikahan dan homoseksualitas, sambil membatasi berbagai hak sipil,” imbuh Endy. “Bahkan, mengkritik presiden bisa mengirim Anda ke penjara.”

Jokowi memang telah menunda pembahasan RUU tersebut, tetapi masih harus dilihat apakah ia memiliki kekuatan atau keinginan untuk melindungi hak-hak sipil ini. Seperti diketahui, baru DPR, yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang, akan menjadi konservatif dan akan mendorong RUU itu ke dalam undang-undang dalam format saat ini.

“Indonesia bangga akan keanekaragamannya, tercermin dalam moto negara, Bhineka Tunggal Ika,” lanjut Endy. “Tetapi, kecuali jika Jokowi mulai memperbaiki defisit demokrasi, ia akan menemukan Indonesia terpecah berdasarkan garis agama dan etnis. Itu tentu bukan warisan yang dia inginkan untuk Indonesia ketika dia meninggalkan panggung politik pada 2024.”

Loading...