Pemerintah Terapkan Skema Baru ‘Gross Split’ untuk Kontrak Migas

Jakarta memperkenalkan skema baru untuk membagi pendapatan dan gas dengan kontraktor dalam upaya meningkatkan kekurangan penerimaan dari sektor migas.

Dalam peraturan baru yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada awal pekan ini menggantikan skema lama ‘cost recovery’ untuk bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor. Dalam cost recovery, pemerintah menanggung kontraktor untuk semua eksplorasi dan , tetapi menerima sekitar 85% dari output, yang kemudian diartikan sebagai pendapatan negara.

Aturan baru gross split membuat kontraktor menanggung semua biaya untuk memperoleh bagian yang lebih tinggi pada hasil output. Dasar pembagian untuk blok minyak 57% hingga 43% untuk pemerintah dan kontraktor, dan 52% sampai 48% masing-masing untuk gas alam.

Skema baru ini juga memberikan hasil output tambahan untuk kontraktor dalam kondisi tertentu. Misalnya saja operasi lepas pantai (offshore), hak kontraktor untuk tambahan bagi hasil adalah sekitar 8-16%, tergantung pada kedalaman bidang. Kontraktor juga dapat menikmati insentif selama harga minyak rendah, dengan cara yang sama, bahwa harga yang tinggi akan menuntut mereka tunduk pada disinsentif.

milik negara, adalah pertama yang mencoba skema baru ini. Kontrak mereka diperpanjang untuk blok minyak lepas pantai di Laut Jawa pada Rabu (18/1) dengan gross split dari 42,5% – 57,5% untuk pemerintah dan , dan 37,5% – 62,5% untuk gas.

Menurut pemerintah gross split wajib dipatuhi bagi semua kontrak minyak dan gas baru. Pemerintah umumnya menawarkan blok migas baru tiap satu atau dua kali setahun. Tahun ini tender pertama akan diadakan pada bulan Mei. Pemegang kontrak lama dapat memperpanjang dengan skema cost recovery yang lama untuk menerapkan gross split.

Langkah ini diambil setelah penurunan harga minyak selama 2 tahun terakhir. Sektor migas menyumbang hampir seperempat dari pendapatan negara tahun 2004, namun jatuh ke kisaran 3,4% tahun lalu. Pada 2015, pemerintah membayar lebih untuk cost recovery dibanding apa yang mereka terima di sektor pendapatan migas.

Sedangkan upaya untuk menawarkan kontrak minyak dan gas baru melalui tender selama beberapa tahun terakhir kurang diminati. “Masalah dengan biaya pemulihan adalah telah ada perdebatan yang tiada akhir antara SKK Migas dan kontraktor untuk berapa banyak persis biaya produksi yang harus dikeluarkan. Tak mudah untuk menghitung biaya teknologi, terutama dalam kasus di mana hanya satu perusahaan yang memiliki teknologi tertentu,” ujar Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar.

Dengan adanya banyak insentif dan peningkatan kejelasan tentang harapan pendapatan yang ditawarkan di bawah skema baru diharapkan dapat membuat investasi di sektor migas Indonesia lebih menarik.

Loading...