Bangun Ibukota Baru, Pemerintah Sewakan Properti di Jakarta

Properti di Jakarta - en.wikipedia.orgProperti di Jakarta - en.wikipedia.org

JAKARTA – Indonesia dikabarkan sedang mempertimbangkan beberapa rencana untuk mendanai di Kalimantan Timur, ibukota negara yang baru, termasuk menyewakan tanah dan milik pemerintah di Jakarta kepada perusahaan swasta. Langkah itu diharapkan akan membantu meningkatkan sebagian besar dari anggaran Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk mengembangkan ibukota baru.

Seperti diberitakan Nikkei, pemerintah saat ini memiliki 17.834 fasilitas dan tanah di Jabodetabek, dengan nilai total Rp1,1 kuadriliun, dan aset senilai sekitar Rp354 triliun di antaranya terletak di kawasan pusat bisnis, menurut Kementerian Keuangan. Sumber di kementerian tersebut menuturkan bahwa pemerintah berharap untuk menggunakan tanah dan properti Jakarta untuk meningkatkan sekitar sepertiga dari biaya modal baru.

Skema-skema yang tengah dipersiapkan di antaranya program barter, dengan perusahaan swasta akan diberikan properti seperti gedung menteri di Jakarta dengan imbalan membangun fasilitas serupa di ibukota baru. Di samping itu, ada rencana pemindahan bangun , dengan perusahaan akan membayar dan membangun fasilitas di ibukota baru, serta nantinya akan diberikan hak operasional untuk periode yang ditentukan.

Di samping itu, pemerintah juga mempersiapkan rencana meminjam uang dari bank menggunakan aset pemerintah sebagai jaminan, serta Badan Usaha Milik Negara atau lembaga pemerintah membentuk usaha patungan untuk mengoperasikan fasilitas di ibukota baru, sehingga membelah biaya konstruksi. Terakhir, penjualan tanah dan properti milik pemerintah di Jakarta ke perusahaan swasta.

Saat ini, pemerintah sedang mencari cara untuk mendapatkan persetujuan parlemen dan menyelesaikan kerangka peraturan untuk relokasi modal pada tahun 2019, dengan rencana induk dijadwalkan akan selesai pada tahun 2020. Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah Jakarta akan menyiapkan Rp571 triliun untuk meremajakan modal saat ini. Meski begitu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan sebagai kota bisnis, kota keuangan, pusat , dan pusat layanan skala regional.

Berbicara kepada media lokal pada bulan lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa rencana pendanaan sedang diselesaikan oleh Departemen Keuangan. Menurutnya, akan ada jangka pendek 2019-2022, 2022-2025, dan kemudian jangka panjang 2025-2030. “Pendanaan untuk program ini akan terdiri sekitar 32% dari pemerintah daerah Jakarta, 38% dari anggaran negara, 18% dari obligasi daerah atau pinjaman, dan 12% dari pendanaan swasta,” kata Anies.

Menurut bahan presentasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rp315 triliun akan digunakan untuk pengembangan transportasi umum seperti perluasan angkutan umum massal Jakarta dan jaringan angkutan kereta api ringan. Selanjutnya, Rp96 triliun dialokasikan untuk menyalurkan air bersih ke semua penduduk kota, Rp70 triliun untuk mitigasi banjir, dan Rp90 triliun untuk pembangunan perumahan murah.

“Rencana peremajaan diperlukan untuk Jakarta, terutama setelah relokasi ibukota dilaksanakan,” tutur Deden Rukmana, seorang profesor perencanaan kota di Alabama A&M University di AS. “Jakarta memang perlu menyesuaikan dan mengurangi masalah tersebut. Dampak dari pergerakan modal, karena upaya revitalisasi sebelumnya telah melihat proyek terjebak dalam korupsi dan skandal.”

Contoh terbaru dari rencana renovasi massal yang salah adalah National Capital Integrated Coastal Development. Rencana tersebut terdiri dari proyek untuk membangun tembok laut besar di utara Teluk Jakarta, dan inisiatif yang dipimpin pemerintah Jakarta untuk membangun 17 pulau buatan. Keduanya dimaksudkan untuk menjadi pusat pengembangan kota dengan kantor, perumahan, taman hijau, dan jalan tol.

Namun, proyek ini dikritik karena alasan dan kemanusiaan, terutama oleh komunitas nelayan. Kasus korupsi yang melibatkan pengembang properti besar adalah paku di peti mati untuk proyek. Pada bulan September tahun lalu, Anies Baswedan lantas mencabut izin reklamasi lahan untuk 13 pulau buatan, empat telah direklamasi. Konstruksi tembok laut juga telah diperkecil.

Loading...