Pemerintah RI Berupaya Mengambil Alih Pengelolaan Wilayah Udara dari Singapura

Bandara Changi dilihat dari udaraBandara Changi dilihat dari udara

Jakarta – Pemerintah Indonesia mendorong upaya merebut kembali teritorial udara dalam waktu lima tahun di zona tertentu yang saat ini dikendalikan oleh . Wilayah udara di atas Riau dan Natuna yang berdekatan dengan telah dikelola negara itu sejak tahun 1946. berkilah isu itu bukan tentang kedaulatan, namun soal memberikan layanan pengendalian lalulintas udaya yang efektif.

Menolak argumen itu, Wapres berpendapat sebaliknya. “Tentu saja itu terkait dengan kedaulatan,” katanya dalam wawancara dengan di Jakarta, Selasa (1/15). “Mereka tidak punya hak untuk menolak, itu adalah hak Indonesia.” Pernyataan itu mencerminkan keseriusan Indonesia untuk meningkatkan kendali di perbatasan maritim, yang membentang dari batas samudera dengan India di Barat ke di Timur.

“Angkatan udara Indonesia ingin mengontrol ruang mereka sendiri,” kata Wisnu Darjono, Direktur Safety & Standard, Airnav Indonesia. Singapura mengambil kendali ketika Indonesia dianggap tidak memiliki kemampuan mengelola lalulintas udara di wilayah itu. Namun, menurut Wisnu, sekarang fasilitas yang dimiliki RI hampir sama dengan Singapura.

Pemerintah berencana menambah 150 staf untuk kontrol lalu lintas udara di dua sampai tiga tahun ke depan di Batam dan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, dan di Pontianak di sebelah barat pulau Kalimantan dekat Natuna, kata Wisnu Darjono. Komunikasi dan sistem navigasi akan ditingkatkan untuk memenuhi lalu lintas, katanya.

Indonesia memberi sinyal ke Singapura atas niatan itu saat kunjungan Wakil Perdana Menteri Teo Chee Hean ke Jakarta bulan lalu. Teo mengatakan kepada menteri luar negeri RI Retno Marsudi dalam kunjungan kunjungan itu, bahwa pengelolaan Flight Information Region adalah masalah yang kompleks di bawah lingkup dari – Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, sebuah lembaga PBB.

“Ada banyak contoh di mana wilayah udara teritorial suatu negara dikelola oleh otoritas lalu lintas udara di tempat lain,” kata kementerian Singapura dalam situsnya. “Indonesia juga menyediakan layanan lalu lintas udara di wilayah udara yang milik negara-negara lain.”

Di Natuna, angkatan Indonesia telah mengerahkan tujuh kapal perang untuk mengawal perairan. Menteri Koordinator Bidang , Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Luhut Panjaitan menulis di Kompas pada Oktober 2015 bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan menggunakan drone dan kapal selam untuk memperkuat kedaulatan teritorial atas pulau-pulau terdepan. [blo/yap]

Loading...