Pemerintah Ijinkan E-Commerce 100% Asing, Nasib UKM Bagaimana?

kabarrakyat.co

Jakarta – Kesempatan pihak asing untuk masuk ke dalam bidang usaha E-commerce dibuka lebar-lebar oleh . Dalam bidang usaha penyelenggaraan transaksi tersebut, diberikan kelonggaran hingga 100% untuk pihak asing, yang merupakan bagian dari Jilid X.

Azam Azman Natawijaya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, ikut angkat bicara. Menurutnya, kelonggaran tersebut hanya akan membuat makin tak bergerak ke arah positif. Lebih lanjut, Azam menyatakan bahwa pemerintah seharusnya membuat landasan yang tepat sebelum mengijinkan investasi asing masuk 100% agar tak muncul kekisruhan nantinya.

“Pemerintah berikan kesempatan itu (investasi asing 100%), tidak gerak ekonomi di dalam negeri. Jangan sampai berbenturan dengan Undang-undang penanaman modal dan perdagangan, jangan ada pertentangan,” terang Azam ketika ditemui di Jakarta, kemarin (13/2).

Dalam pandangan Azam, keterkaitan antara undang-undang yang satu dengan lainnya perlu untuk ditelaah. Sebab, jika tidak, posisi Usaha Kecil dan Menengah () di tanah air semakin terpojok.

“UKM bisa tertekan. Jadi pertama, pemerintah harus mempertimbangkan pengaruh terhadap pajak dan usaha e-commerce yang kecil dengan menggandeng UKM. Dalam demokrasi ekonomi harus diperhitungkan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Meski begitu, Azam tak memungkiri bahwa masuknya pihak asing juga membawa dampak menguntungkan bagi Indonesia, yakni meningkatkan perkembangan teknologi.

“Kemarin contoh beli di komponen buat animasi. Tidak ada di dalam negeri, hanya disediakan di sana, itu penting untuk meningkatkan pengetahuan,” pungkasnya.

Loading...