Pemerintah Cabut Larangan Ekspor Bijih Nikel, PT Antam Banjir Keuntungan?

JAKARTA – Keputusan untuk membuka kembali izin ekspor bijih mineral disambut gembira beberapa perusahaan dalam negeri, salah satunya PT Aneka Tambang (Antam). Dengan kebijakan baru tersebut, PT Antam disebut bakal mampu meraih keuntungan yang sebelumnya seperti menjauh dari perusahaan selama beberapa tahun terakhir.

Ketika kebijakan itu diumumkan pada tanggal 12 Januari 2017 lalu, Antam langsung melompat hampir 6 persen. Pasalnya, pemerintah memutuskan mengizinkan ekspor bijih nikel rendah (bijih yang mengandung kurang dari 1,7 persen nikel), yang meningkatkan harapan bahwa PT Antam dapat meraup dari keuntungan tersebut.

“Kami menyambut kebijakan baru tersebut,” ujar Presiden PT Antam, Tedy Badrujaman, dalam sebuah pernyataan pers. “Terutama, karena kebijakan itu memungkinkan ekspor bijih nikel kadar rendah berpotensi yang belum digunakan atau diolah di dalam negeri.”

Meski demikian, dorongan tersebut ternyata hanya berumur pendek. saham PT Antam gagal mempertahankan momentum dan merosot 6,9 persen pada tanggal 24 Januari 2017 menjadi Rp805 , lebih rendah dari -perdagangan sebelum pengumuman, dan ditutup di level yang sama pada tanggal 27 Januari.

Kelebihan pasokan menjadi salah satu kekhawatiran prospek penjualan perusahaan. September 2016 lalu, Badrujaman mengatakan bahwa PT Antam bisa melanjutkan ekspor hingga 20 juta wet metric ton (wmt) bijih pada tahun 2017 jika larangan ekspor tersebut dicabut. Jumlah ini hampir 10 juta wmt lebih banyak dibandingkan tahun 2013 lalu.

Nikel sendiri merupakan elemen penting dalam produksi , yang memiliki banyak manfaat, termasuk untuk keperluan rumah tangga, komponen otomotif, dan peralatan medis. Indonesia telah mengekspor lebih dari 60 juta ton bijih nikel pada tahun 2013, atau sekitar 57 persen dari ekspor bijih nikel . Dan, PT Antam merupakan eksportir lokal utama untuk bijih nikel, atau seperlima dari total ekspor bijih nikel Indonesia pada tahun yang sama.

PT Antam sebenarnya telah berniat memperluas bisnis hilir dengan membangun pabrik stainless steel sendiri. Namun, kepentingan PT Antam dan pemerintah mulai berbenturan sebagai siklus komoditas yang memasuki tren menurun di paruh kedua tahun 2014, tidak lama setelah larangan ekspor resmi diberlakukan.

“Seandainya kami memiliki dana, kami bisa segera membangun seluruh pabrik sekarang,” kata Badrujaman kepada wartawan lokal pada bulan Desember. “Tetapi, itu tidak terjadi. Kami perlu arus kas yang baik sehingga bank akan bersedia untuk memberikan pinjaman. Membangun kilang ini sangat mahal.”

Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru, namun tidak jelas apakah peraturan tersebut secara signifikan akan membantu PT Antam dan perusahaan lokal lainnya. Aturan baru itu sendiri memiliki satu set persyaratan ketat, termasuk para penambang harus menggunakan 30 persen dari kapasitas peleburan mereka untuk pengolahan bijih kelas rendah sebelum diekspor ke luar negeri.

“Kami masih menunggu pedoman dari pemerintah mengenai kuota ekspor,” kata Badrujaman kepada Nikkei Asia pada 25 Januari. “Hanya, kemudian bahwa kami akan dapat menghitung, berapa banyak kami harus memproduksi dan ekspor.”

Loading...